PENJABAT Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi berharap, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Utara tidak menjadi klaster penularan covid-19. Untuk itu, dirinya menegaskan agar semua pihak, termasuk para pasangan calon kepala daerah benar-benar mematuhi protokol kesehatan pada seluruh tahapan Pilkada.
"Saya tidak mau pilkada di Kalimantan Utara menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Justru yang kita harapkan adalah pilkada momentum baru perlawanan terhadap covid-19," tegas Teguh Setyabudi kepada para jurnalis di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (20/10).
Pjs Gubernur menekan pada empat hal dalam penyelenggaraan pilkada. Pertama, pada tahap debat peserta pilkada harus mengangkat tema penanggulangan covid-19 secara luas dan mendalam. "Seperti apa peserta pilkada memaparkan program penanggulangan covid-19 di daerah. Baik dari segi medical solution, jaring pengaman sosial, dampak ekonomi, dan program jangka panjang pembangunan bidang kesehatan. Itu yang harus dikuatkan dalam kampanye," sebutnya.
Baca Juga: Gubernur Optimistis Perekonomian Kaltara Segera Membaik
Kedua, kampanye peserta pilkada sebaiknya dilaksanakan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Ia berharap peserta pilkada mengubah mindset dan bertransformasi dari sebelumnya mengumbar program dan janji politik di tengah kerumunan pendukung, menjadi menarik perhatian publik melalui media daring. "Saya bahkan sudah meminta semua peserta pilkada calon untuk berinovasi membuat flyers, video-video pendek, lalu disebar ke media sosial seperti Instagram dan Facebook. Di saat seperti ini, kampanye tidak diukur dari banyaknya orang yang menghadiri, tetapi bagaimana kualitas kampanye itu sendiri dan bagaimana publikasi," tuturnya.
Poin ketiga, Teguh Setyabudi meminta semua peserta pilkada menyebar alat dan bahan kampanye yang memberi manfaat besar dalam upaya penanggulangan covid-19. Ia mencontohkan, membagikan masker kepada masyarakat dan membagikan instalasi dan sabun cuci tangan maupun cairan disinfektan/antiseptik. "Boleh membagikan masker bergambar, kemasan sabun yang bergambar foto pasangan calon peserta pilkada. Saya minta dan saya harap peserta pilkada menonjolkan hal itu," katanya.
Keempat, kampanye adalah momentum beradu gagasan pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Ia meminta semua pihak bersikap dewasa berdemokrasi. Kampanye tidak harus menjatuhkan lawan politik, berkampanye berbau SARA, menyebarkan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan menggunakan politik uang. "Masa kampanye justru perlu dijadikan sebagai wadah untuk saling mengenal, silaturahmi, saling mengetahui visi misi, bukan saling menjatuhkan. Dan saya tekankan agar masyarakat menolak politik uang. Mendingan uang itu dibelikan masker dan sabun cuci tangan, jauh lebih banyak manfaatnya," sebutnya.
Baca Juga: Gubernur Optimistis Perekonomian Kaltara Segera Membaik
Teguh Setyabudi akan mengemban amanah sebagai Pjs Gubernur Kaltara selama 71 hari atau sampai 5 Desember 2020. Ia menargetkan partisipasi pemilih di daerah yang dipimpinnya mencapai 75%. "Saya tidak hanya membutuhkan dukungan dari KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan untuk suksesi pilkada serentak di Kalimantan Utara. Tetapi dukungan semua tokoh termasuk media massa sangat saya butuhkan dalam rangka suksesi pikada yang aman Covid-19 dan partisipasi tinggi," tuturnya.
Anggaran cair 100%
Teguh setyabudi juga mengungkapkan anggaran kepada penyelenggara pilkada serentak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dicairkan Pemprov Kaltara.
Termasuk juga kepada institusi pengamanan, yakni kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara dan Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila.
Pemprov telah mencairkan seluruh anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU senilai Rp103.021.826.500 dan Bawaslu Rp20.035.272.000.
Sedangkan untuk pengamanan yang disuplai ke Polri dan TNI telah dicairkan sebesar Rp14.400.000.000 atau 90% dari total pagu Rp16.000.000.000. Sisanya sebesar Rp1,6 miliar akan dicairkan pada akhir Oktober ini.
"Di Kalimantan Utara termasuk bagus, pencairan dana hibah pilkada cepat. Untuk provinsi dan bahkan kabupaten, anggaran untuk KPU dan Bawaslu sudah 100%. Sedikit yang belum hanya dana pengamanan. Tinggal 10% saja. Akan saya cek, kenapa 10% itu belum, apakah aturannya atau ada faktor lain?" tutur Teguh Setyabudi.
Baca Juga: Meski Zona Hijau, Kaltara Terapkan Disiplin
Ia berjanji dan akan memastikan anggaran pengamanan segera dituntaskan, mengingat tahapan pilkada terus bergerak maju. "Itu tidak bermasalah. Pasti selesai. Dan saya apresiasi untuk semua jajaran Pemprov yang telah bekerja keras memastikan bahwa penyelenggara dan aparat keamanan didukung penuh untuk mensukseskan pilkada ini," imbuhnya.
Ia juga memastikan KPU dan Bawaslu Kaltara sebagai penyelenggara, serta Polda Kaltara dan Korem 092/Maharajalila akan bersatu padu untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak dengan dinamikanya dan tantangan pandemi covid-19. "Pada akhirnya setiap jadwal dan tahapan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada konflik, tercipta kualitas demokrasi yang baik dengan cara-cara bertanding yang sehat, partisipasi pemilih yang tinggi, dan tetap aman dari Covid-19," tutur Teguh Setyabudi. (S1-25)
