Kawasan Industri Kuala Tanjung Butuh Dukungan Pemerintah

Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Sehingga pengembangan proyek dapat dipercepat, termasuk aspek pembebasan lahan hingga penerbitan izin.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dani Rusli Utama mengungkapkan pengembangan KI Kuala Tanjung tahap pertama berlangsung tiga tahun, yakni 2020-2022.

Hal itu sesuai dengan penetapan lokasi yang diperoleh Pelindo 1 dari Pemerintah Kabupaten Batubara dengan luas 1.128 hektare.

Baca juga: Aktivitas Bongkar Muat Pelabuhan Kuala Tanjung Tumbuh Lebihi 100%

"Kami mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah. Mulai dari percepatan pengadaan tanah, aspek pendanaan, maupun perizinan kawasan," terang Dani saat mendampingi jajaran Kemenko Kemaritiman dan Investasi dalam kunjungan kerja di Sumatra Utara, Jumat (9/10).

Dalam kunjungan kerja tersebut, pejabat kementerian mengadakan pertemuan dengan berbagai stake holder terkait kepelabuhanan dan industri. Rombongan juga meninjau Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei .

Selain itu, mereka juga mendatangi Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan dan Terminal Peti Kemas Belawan di Kota Medan. Pejabat yang berkunjung ialah Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia G.L. Kalake, Penasehat Bidang Pertahanan dan Keamanan Marsetio, serta Staf Ahli Bidang Konektivitas Sahat Panggabean.

Baca juga: Ekonomi Diguncang Pandemi, Industri Mamin Bisa Tumbuh Positif

Lebih lanjut, Dani menyebut harapan perseroan terhadap dukungan pemerintah untuk pengembangan Kuala Tanjung Industrial Estate. Termasuk, kemudahan izin bagi investor untuk memulai, menjalankan dan mengembangkan usaha di kawasan industri.

Serta, kemudahan pengelolaan pasokan energi, air, telekomunikasi dan limbah, ketersediaan dan kualitas prasarana transportasi, serta kebijakan tarif yang kompetitif.

"Diperlukan pula kebijakan investasi pembangunan kilang minyak di Kuala Tanjung Industrial Estate," imbuh Dani.

Baca juga: BKPM: Demo UU Cipta Kerja tidak Surutkan Minat Investor

Kemenko Kemaritiman dan Investasi pun mendukung pengembangan kawasan industri, yang terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Apalagi pelabuhan tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan akan menjadi hub internasional.

“Potensi Kuala Tanjung sangat besar. Sejauh ini, bisa dilihat dari kemajuan angka trafik kapal. Sudah banyak kapal yang memanfaatkan operasional Pelabuhan Kuala Tanjung," terang Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G.L. Kalake

"Kemajuan proyek ini juga tergantung dari konektivitas, akses jalan dan kereta api. Apabila semua infrastrukturnya selesai, operasional Kuala Tanjung juga akan optimal,” sambungnya.(OL-11)