Belum Ada Aturan Protkes Pilkada

BILA keputusan pilkada serentak tetap dilanjutkan di tengah pandemi, semua pihak terkait mulai pemda, KPU, Bawaslu, hingga TNI/Polri, harus ekstraketat menegakkan protokol kesehatan (protkes).

"Saya mengikuti di media, katanya tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, semuanya harus siap. Ini enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan mengamankan secara ketat," tandas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantornya, Selasa (22/9).

Menurut politikus PDIP tersebut, penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan pilkada harus divirtualkan, misalnya saat penentuan nomor urut, debat kandidat, ataupun tahapan lainnya.

"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (kerumunan), izinkan kami di daerah untuk melarang," paparnya.

KPU dan Bawaslu, lanjut Ganjar, harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protkes selama proses pilkada. Dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, KPU dan Bawaslu agar membatalkan paslon bersangkutan.

Ganjar patut galau karena data menunjukkan korban covid-19 di wilayah yang dipimpinnya terus meningkat dan kini mencapai 20.096 kasus dengan 1.846 meninggal.

Pemantauan Media Indonesia, tahapan pilkada terus berjalan. Proses di Jateng tengah memasuki tahap verifikasi paslon dan menurut rencana KPU hari ini menetapkan peserta pilkada yang bertanding di 21 daerah. Setelah penetapan dan pengambilan nomor peserta, paslon sudah dapat berkampanye hingga tiga bulan ke depan.

Sanksi tegas

Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana mendukung sanksi tegas kepada paslon yang melanggar protkes. Namun, ia melihat sampai saat ini belum ada aturan jelas yang mengikat kandidat mematuhi protkes.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah mengakui memang belum ada sanksi kepemiluan jika terjadi pelanggaran protkes saat kampanye. "Yang ada hanya UU Karantina dan Inpres 2020," katanya.

Karena belum ada ketentuan normanya, dia memastikan tidak ada sanksi diskualifikasi terhadap kandidat jika terjadi pelanggaran protkes. Namun, dia memastikan Bawaslu bersama pihak terkait sudah berkoordinasi untuk meminimalisasi pelanggaran protkes saat kampanye.

Kabupaten Klaten kemarin menggelar apel pengamanan Pilkada 2020. Bupati Klaten Sri Mulyani meminta kandidat dan semua pihak yang terlibat untuk benar-benar menerapkan protkes agar tidak terjadi klaster baru pilkada.

Sementara itu, KPU Kabupaten Cianjur, Jabar, memfasilitasi para kandidat menandatangani pakta integritas penerapan protkes selama tahapan pilkada. Dengan adanya penandatanganan pakta integritas, secara otomatis, setiap paslon beserta timnya harus mematuhi poin-poin yang tertuang di dalamnya.

"Termasuk saat pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon serta pengundian nomor urut. Pasangan calon sudah diimbau tidak membawa massa atau simpatisan. Pembacaan dan penandatanganan pakta integritas ini kami laksanakan saat pleno pengundian nomor urut," tutur Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cianjur, Ridwan Abdullah.

Ridwan memastikan pelaksanaan rapat pleno penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur pada hari ini dilakukan secara tertutup. Pleno hanya akan diikuti oleh Komisioner KPU Kabupaten Cianjur.

Rapat pleno penetapan paslon secara tertutup mengacu kepada SK KPU RI Nomor 394 tentang Petunjuk Teknis Dalam Penetapan Paslon. (AS/BY/BB/JS/RF/N-1)