Senin 14 September 2020, 09:50 WIB

Gerbang Tani Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani dan Buruh

Wisnu AS | Nusantara
Gerbang Tani Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani dan Buruh

Dok.Gerbang Tani
Acara ngobrol bareng petani di Omah Kebun Temanggung, Jawa Tengah.

 

PEMERINTAH diminta untuk fokus pada kebijakan yang kondusif bagi petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT). Langkah menaikkan cukai secara serampangan akan mengakibatkan kehancuran bagi petani tembakau. Kenaikan cukai akan mengurangi penyerapan dan juga kenaikan harga rokok yang mengancam keberadaan insdustri rokok kretek tangan. Karena itu, para petami tembakau mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan cukai rokok.

“Langkah menaikkan cukai akan mengakibatkan kehancuran bagi petani tembakau. Karena itu Gerbang Tani mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan lagi rencana kenaikan cukai rokok,” ujar Sekretaris Jenderal Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Billy Arie, Ketika  menyampaikan pandangannya dalam acara Ngobrol Bareng Petani Tembakau 'Dampak Regulasi Cukai Terhadap Penyerapan Panen Tembakau'di Omah Kebun Temanggung, Jawa Tengah.

Baca juga: Jangan Beralasan Covid, Pabrik Rokok tak Serap Tembakau Petani

Acara yang dihadiri oleh para petani tembakau dari berbagai daerah itu menghadirkan tokoh masyarakat tembakau antara lain, Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad, Ketua DPW Gerbang Tani Jawa Tengah yang juga anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah  Chamim Irfani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto.

Billy menyampaikan, saat ini diperlukan adanya roadmap IHT. Dalam pembuatan road map IHT tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Sebelum roadmap IHT rampung, pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan baru.

"Kenaikan cukai berdampak langsung ke petani tembakau. Faktor pemulihan ekonomi akibat Covid-19 perlu menjadi dasar kebijakan cukai. Pemerintah jangan membuat kebijakan cukai yang makin memperparah situasi industri," tuturnya.

Menurutnya, saat ini kondisi petani tembakau di Indonesia mengalami tiga tantangan utama, yakni, menurunnya pendapatan, risiko iklim yang tidak bisa dihindari, dan kurangnya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. "Kurangnya teknologi modern pada perkebunan tembakau yang biasanya berukuran kurang dari 2 hektare, berdampak pada sangat rendahnya level produktivitas di Indonesia."

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gerbang Tani Idham Arsyad mengatakan, Indonesia memproduksi 152.319 ton daun tembakau pada 2017, dan menjadi produsen daun tembakau terbesar ke-6 di dunia setelah Tiongkok, Brasil, India, Amerika Serikat (AS), dan Zimbabwe pada 2019. "Penggunaan teknologi yang sudah ketinggalan menghambat produktivitas industri perkebunan tembakau hingga berada jauh di bawah negara produsen daun tembakau lainnya," katanya.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan yang tidak terintegrasi antar departemen membuat petani terus berjuang untuk hidup dari tanaman yang membutuhkan pengerjaan yang intensif ini. "Industri rokok di Indonesia adalah kontributor lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan pajak yang signifikan. Rokok adalah produk tembakau yang paling populer yang dicari oleh 1,1 miliar konsumen di seluruh dunia," tuturnya.

Menurut Idham Arsyad, kebijakan di Indonesia tentang perkebunan tembakau dan industri rokok tidak terkoordinasi dengan baik. Pendapatan cukai dari produk tembakau mencapai Rp143,66 triliun atau setara dengan US$10,33 miliar pada 2019 dan merupakan 95,5% dari seluruh pendapatan cukai. "Hal tersebut membuat rokok menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah," katanya.

Terlebih lagi, menurut laporan Kementerian Perindustrian ada 1,7 juta orang yang bekerja baik di sektor produksi daun tembakau maupun cengkih pada Maret 2019. Petani tembakau menerima dukungan dari pemerintah daerah yang menerima dana melalui pembagian dua persen dari pendapatan cukai hasil tembakau.
"Pemerintah pusat harus intervensi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tembakau. Pemerintah harus mempromosikan program substitusi impor dalam Peta Jalan Tembakau 2019–2024 yang  mencakup target jangka pendek dan jangka panjang, strategi, dan langkah operasional untuk mencapai target-target tersebut," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto memgatakan, kenaikan cukai yang diputuskan pemerintah harus dibarengi dengan semangat pemberdayaan petani. Sebab sampai saat ini Pemerintah Daerah Temanggung hanya menerima Rp 31 miliar atau 00,7 persen dari total yang dikembalikan ke daerah penghasil tembakau.

Joko mengatakan, PMK No 19/PMK 07.2008 harus direvisi. Sebab, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dialokaiskan hanya dua persen  dinilai sangat kecil. "Kalau cukai naik efeknya pasti kepada petani, sebab perusahaan rokok seringkali menyikapi kenaikan cukai dijawab dengan menekan bahan baku," tuturnya (RO/A-1)

Baca Juga

dok polda jatim

Inisiator TACS Dapat Pin Emas dari Kapolri

👤RO/Micom 🕔Senin 08 Maret 2021, 21:47 WIB
Traffic Accident Claim System (TACS) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan korban kecelakaan lalu lintas...
MI/Supardji Rasban

Imbas Pandemi Covid-19 Kasus Perceraian di Brebes Melonjak

👤Supardji Rasban 🕔Senin 08 Maret 2021, 21:27 WIB
SETAHUN pandemi Covid-19,  kasus perceraian di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meningkat tajam. Sebagian besar yakni 3.513...
AFP

Vaksin Covid-19 Tahap Dua untuk 600 Pekerja Publik Tiba di Lembata

👤Alexander P. Taum 🕔Senin 08 Maret 2021, 21:13 WIB
PROGRAM vaksinasi Covid-19 terus digelar pemerintah. Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, vaksinasi Covid-19 tahap dua menyasar 600...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya