Guru dan Murid Positif Korona, Kalbar Tunda Belajar Tatap Muka

SEJUMLAH wilayah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) masuk dalam zona kuning dan hijau berdasarkan peta risiko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nasional. Namun, sampai saat ini, daerah-daerah tersebut belum melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Sugeng Hariadi mengungkapkan pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau di Kalbar ditunda karena ditemukan sejumlah kasus covid-19 pada guru dan murid.

“Di Kalimantan Barat, sampai sekarang, pembelajaran tatap muka secara langsung belum dimulai karena melihat hasil di lima daerah ada yang terkonfirmasi (positif covid-19),” ungkap Sugeng saat hadir dalam Bincang Pagi di Metro TV, Kamis (20/8).

Baca juga: Gubernur Babel Tinjau Kesiapan Sekolah Laksanakan KBM Tatap Muka

Sugeng menjelaskan, sebanyak 8 guru dan 15 siswa dari lima daerah yakni Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Melawi dinyatakan positif covid-19 setelah pemerintah daerah menggelar tes sebagai persiapan sebelum pembukaan sekolah.

“Jadi tes dilakukan sebelum pembelajaran tatap muka. Diperintahkan swab bagi guru dan siswa di-rapid, kalau (siswa) reaktif baru diswab. Jadi temukan data yang terkonfirmasi (positif covid-19) adalah sebelum dimulai pembelajaran tatap muka,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah daerah berencana membuka pembelajaran tatap muka bagi siswa kelas 9 SMP dan 12 SMA/SMK. Rencana ini pun disetujui oleh 57% orangtua murid. Namun, dengan adanya penemuan kasus sebelum sekolah dibuka, pemerintah daerah pun memutuskan menunda langkah tersebut.

Terkait kesiapan sarana dan prasarana sekolah untuk melakukan tatap muka di masa pandemi, Sugeng menuturkan, berdasarkan laporan sebanyak 85% SMA telah siap menerapkan protokol covid-19. Sedangkan bagi SMK hanya satu sekolah yang belum siap karena dilanda banjir rob.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud Jumeri menuturkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kalbar sudah sesuai dengan maksud dari SKB 4 Menteri.

Dia pun menekankan bahwa pemerintah pusat hanya memberikan relaksasi, sedangkan keputusan berada di tangan pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua.

“Daerahlah yang paling tahu kondisi di lapangan. Kementerian bertugas membuat panduan karena sekolah-sekolah berada di bawah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, maka itu kewenangan daerah untuk mengizinkan atau tidak sekolahnya dibuka,” ujarnya.

Jika sekolah merasa sudah siap melakukan tatap muka, sekolah mengajukan izin membuka sekolah kepada pemerintah daerah. Kemudian, dinas setempat melakukan pemeriksaan dengan melibatkan pengawas untuk memastikan bahwa syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka telah dipenuhi.

Terakhir, keputusan berada di tangan orangtua. Jika orangtua mengizinkan, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan. Namun, jika tidak, siswa bisa melanjutkan belajar dari rumah.

“Jadi sekolah membuka dua akses yaitu tatap muka dan akses belajar dari rumah untuk anak-anak,” tandasnya. (OL-1)