Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI bentuk kepedulian dalam menangani pandemi Covid-19, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di Sumatra Selatan. Rabu (29/7). Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggriono dan Irjen Kemendag Srie Agustina menyerahkan bantuan tersebut kepada Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Sumsel.
Bantuan ini merupakan program dari Kemendag yang bertema 'Kemendag Peduli' dan sudah disalurkan ke sejumlah provinsi di Indonesia.
Irjen Kemendag Srie Agustina mengatakan bantuan 'Kemendag Peduli' ini merupakan donasi dari ASN di lingkungan kementerian dan para sukarelawan yang selama ini bermitra dengan Kemendag.
Bantuan ini juga telah menyasar daerah zona merah pandemi Covid-19 yakni di DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Serang dan Tangerang Selatan (Banten), dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Kemendag Dorong Ekspor Produk UMKM ke Timur Tengah
''Setelah Jawa, proyeksi berikutnya yakni Sumatera sehingga bantuan kali ini diberikan ke Sumatra Selatan,'' kata Srie.
Ia mengatakan, khusus di Provinsi Sumsel, bantuan yang disalurkan berupa baju APD (1.500 buah), masker medis (10.000 buah), hand gloves (3.000 buah), face shield (150 buah), suplemen (130 boks), dan sabun antiseptik (5.000 buah). Selain itu minyak goreng (2.004 liter), paket sembako (390 paket), dan donasi uang tunai Rp200.000.000.
Terkait penyaluran bantuan ini, Kementerian Perdagangan membentuk satuan tugas 'Kemendag Peduli' yang mengoordinasikan penitipan donasi dari pegawai, masyarakat, dan pelaku usaha untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk obat-obatan, alat kesehatan, bantuan pangan, maupun donasi uang.
Ia menjelaskan, penanganan dampak ekonomi penyebaran Covid-19 menjadi konsentrasi pemerintah saat ini. Kemendag mencatat jumlah pedagang di pasar tradisional menurun 29%, begitu pula dengan omsetnya yang menurun hingga 40%.
Baca Juga: Lawan Covid-19, Kemendag Jamin Stok Beras Nasional Aman
"Kementerian Perdagangan terus mendorong beroperasinya pasar rakyat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pengelola pasar, pedagang, dan pembeli harus disiplin dalam mentaati dalam mengimplementasikan Protokol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan mematuhi SOP Protokol Kesehatan secara ketat tersebut," jelasnya.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Daru mengatakan bantuan yang diterima dari Kementerian Perdagangan ini akan segera didistribusikan kepada masyarakat yang terimbas Covid-19. Menurutnya, pihaknya perlu bergerak cepat untuk beradaptasi menuju tatanan kehidupan kenormalan yang baru, sehingga membutuhkan sarana berupa alat kesehatan, terutama bagi gugus tugas lawan Covid-19 tenaga medis dan kesehatan di garda terdepan dan kebangkitan pemulihan ekonomi di pasar.
''Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi tenaga medis di Sumsel. Kami berharap bantuan dari pemerintah pusat seperti ini akan terus mengalir. Karena kita tidak tahu sampai kapan covid-19 ini akan berakhir," tandasnya. (DW/OL-10)
Jadi sumbangannya dalam bentuk makanan instan, kemudian pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang sudah kami identifikasi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita.
Impor pakaian bekas ini selalu terjadi di mana pun. Pelaku juga sudah punya jaringan dan bekerja secara profesional.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memusnahkan sebanyak 16.591 balpres pakaian bekas impor ilegal dari 19.931 temuan balpres pakaian bekas impor ilegal.
Pemerintah secara serius menargetkan penurunan signifikan pada biaya logistik nasional dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan nilai tambah perekonomian.
TEMUAN pestisida etilen oksida pada produk mi instan merek Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kulit yang beredar di Taiwan tengah ramai. Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara
Langkah ini diambil untuk menanggapi temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved