Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SEBAGAI bentuk kepedulian dalam menangani pandemi Covid-19, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di Sumatra Selatan. Rabu (29/7). Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggriono dan Irjen Kemendag Srie Agustina menyerahkan bantuan tersebut kepada Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Sumsel.
Bantuan ini merupakan program dari Kemendag yang bertema 'Kemendag Peduli' dan sudah disalurkan ke sejumlah provinsi di Indonesia.
Irjen Kemendag Srie Agustina mengatakan bantuan 'Kemendag Peduli' ini merupakan donasi dari ASN di lingkungan kementerian dan para sukarelawan yang selama ini bermitra dengan Kemendag.
Bantuan ini juga telah menyasar daerah zona merah pandemi Covid-19 yakni di DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Serang dan Tangerang Selatan (Banten), dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Kemendag Dorong Ekspor Produk UMKM ke Timur Tengah
''Setelah Jawa, proyeksi berikutnya yakni Sumatera sehingga bantuan kali ini diberikan ke Sumatra Selatan,'' kata Srie.
Ia mengatakan, khusus di Provinsi Sumsel, bantuan yang disalurkan berupa baju APD (1.500 buah), masker medis (10.000 buah), hand gloves (3.000 buah), face shield (150 buah), suplemen (130 boks), dan sabun antiseptik (5.000 buah). Selain itu minyak goreng (2.004 liter), paket sembako (390 paket), dan donasi uang tunai Rp200.000.000.
Terkait penyaluran bantuan ini, Kementerian Perdagangan membentuk satuan tugas 'Kemendag Peduli' yang mengoordinasikan penitipan donasi dari pegawai, masyarakat, dan pelaku usaha untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk obat-obatan, alat kesehatan, bantuan pangan, maupun donasi uang.
Ia menjelaskan, penanganan dampak ekonomi penyebaran Covid-19 menjadi konsentrasi pemerintah saat ini. Kemendag mencatat jumlah pedagang di pasar tradisional menurun 29%, begitu pula dengan omsetnya yang menurun hingga 40%.
Baca Juga: Lawan Covid-19, Kemendag Jamin Stok Beras Nasional Aman
"Kementerian Perdagangan terus mendorong beroperasinya pasar rakyat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pengelola pasar, pedagang, dan pembeli harus disiplin dalam mentaati dalam mengimplementasikan Protokol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan mematuhi SOP Protokol Kesehatan secara ketat tersebut," jelasnya.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Daru mengatakan bantuan yang diterima dari Kementerian Perdagangan ini akan segera didistribusikan kepada masyarakat yang terimbas Covid-19. Menurutnya, pihaknya perlu bergerak cepat untuk beradaptasi menuju tatanan kehidupan kenormalan yang baru, sehingga membutuhkan sarana berupa alat kesehatan, terutama bagi gugus tugas lawan Covid-19 tenaga medis dan kesehatan di garda terdepan dan kebangkitan pemulihan ekonomi di pasar.
''Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi tenaga medis di Sumsel. Kami berharap bantuan dari pemerintah pusat seperti ini akan terus mengalir. Karena kita tidak tahu sampai kapan covid-19 ini akan berakhir," tandasnya. (DW/OL-10)
perluasan kesempatan kerja ke luar negeri amat penting. Namun, pendekatan pemerintah seharusnya lebih manusiawi dan berkeadilan.
Pelepasan ekspor ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi biru melalui integrasi digital, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.
Jumlah ekspor gula kelapa kristal atau gula semut sebanyak 18,5 ton senilai US$35 ribu
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, (26/3).
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) mendukung peningkatan volume dan nilai ekspor produk sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok.
Kemendag mengimbau para pelaku usaha pengemas (repacker) minyak goreng Minyakita untuk mematuhi ketentuan.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved