Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI covid-19 yang melanda tanah air juga berimbas pada tertundanya realisasi sejumlah proyek penanggulangan ancaman bencana banjir di Kalimantan Selatan. Demikian dikemukakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kalsel, Masrai Zulzai, Selasa (21/7).
"Sejumlah proyek terkait penanggulangan bencana banjir jadi tertunda karena anggaran pembangunannya direlokasi guna membantu penanganan pandemi covid-19. Ya disayangkan padahal proyek ini juga penting mengingat ada beberapa wilayah Kalsel yang rawan bencana banjir," tuturnya.
Pihaknya berharap pada anggaran tahun selanjutnya baik APBN maupun APBD dapat dianggarkan kembali. Sejumlah proyek penanggulangan banjir yang tertunda akibat pandemi virus korona antara lain proyek pengendalian banjir Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020, rencananya dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, menggunakan dana APBN sebesar Rp30 miliar.
Kemudian proyek perkuatan tebing Sungai Martapura, Kota Banjarmasin untuk mengurangi daya rusak air. Sedianya akan dibangun lewat dana APBD Kalsel 2020 senilai Rp3 miliar. Serta proyek normalisasi Sungai Selok Mati & Sungai Betung di Kabupaten Tanah Bumbu dengan anggaran Rp2,7 miliar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kalsel sendiri masuk kategori zona merah bencana banjir, ada sekitar 550 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota merupakan daerah langganan banjir.
Sebelumnya Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, saat ini Pemprov Kalsel telah membentuk tim khusus terdiri dari Bappeda, Dishut, PUPR , BPBD dan Balai Wilayah Sungai II untuk kajian lapangan penyebab banjir dan mencari solusi penanganan banjir jangka pendek dan jangka panjang. Konsep penanganan banjir Kalsel dilakukan dengan cara penambahan kapasitas sungai, pengalihan debit banjir, pembuatan waduk/bendungan hingga konservasi kawasan DAS.
baca juga: Penumpang di Terminal Lembata Berjubel dan Tanpa Masker
Untuk penambahan kapasitas sungai (normalisasi) dengan cara pengerukan, penggalian maupun pembuatan tanggul dilakukan pada sungai-sungai besar seperti Sungai Balangan, Sungai Tabalong, Sungai Nagara serta sungai lain yang merupakan rawan banjir.
Proyek penanggulangan banjir lainnya yang rencananya akan dibangun adalah pembangunan embung Jaro, Kabupaten Tabalong dengan kapasitas tampung sekitar 500.000 meter kubik air dan perkuatan tebing Sungai Tabalong. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan normalisasi saluran banjir Kandangjaya dan normalisasi saluran banjir Sungai Pamintangan. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved