Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PANDEMI covid-19 yang melanda tanah air juga berimbas pada tertundanya realisasi sejumlah proyek penanggulangan ancaman bencana banjir di Kalimantan Selatan. Demikian dikemukakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kalsel, Masrai Zulzai, Selasa (21/7).
"Sejumlah proyek terkait penanggulangan bencana banjir jadi tertunda karena anggaran pembangunannya direlokasi guna membantu penanganan pandemi covid-19. Ya disayangkan padahal proyek ini juga penting mengingat ada beberapa wilayah Kalsel yang rawan bencana banjir," tuturnya.
Pihaknya berharap pada anggaran tahun selanjutnya baik APBN maupun APBD dapat dianggarkan kembali. Sejumlah proyek penanggulangan banjir yang tertunda akibat pandemi virus korona antara lain proyek pengendalian banjir Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020, rencananya dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, menggunakan dana APBN sebesar Rp30 miliar.
Kemudian proyek perkuatan tebing Sungai Martapura, Kota Banjarmasin untuk mengurangi daya rusak air. Sedianya akan dibangun lewat dana APBD Kalsel 2020 senilai Rp3 miliar. Serta proyek normalisasi Sungai Selok Mati & Sungai Betung di Kabupaten Tanah Bumbu dengan anggaran Rp2,7 miliar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kalsel sendiri masuk kategori zona merah bencana banjir, ada sekitar 550 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota merupakan daerah langganan banjir.
Sebelumnya Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, saat ini Pemprov Kalsel telah membentuk tim khusus terdiri dari Bappeda, Dishut, PUPR , BPBD dan Balai Wilayah Sungai II untuk kajian lapangan penyebab banjir dan mencari solusi penanganan banjir jangka pendek dan jangka panjang. Konsep penanganan banjir Kalsel dilakukan dengan cara penambahan kapasitas sungai, pengalihan debit banjir, pembuatan waduk/bendungan hingga konservasi kawasan DAS.
baca juga: Penumpang di Terminal Lembata Berjubel dan Tanpa Masker
Untuk penambahan kapasitas sungai (normalisasi) dengan cara pengerukan, penggalian maupun pembuatan tanggul dilakukan pada sungai-sungai besar seperti Sungai Balangan, Sungai Tabalong, Sungai Nagara serta sungai lain yang merupakan rawan banjir.
Proyek penanggulangan banjir lainnya yang rencananya akan dibangun adalah pembangunan embung Jaro, Kabupaten Tabalong dengan kapasitas tampung sekitar 500.000 meter kubik air dan perkuatan tebing Sungai Tabalong. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan normalisasi saluran banjir Kandangjaya dan normalisasi saluran banjir Sungai Pamintangan. (OL-3)
DUA bandara di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni bandara Syamsudin Noor Banjarbaru dan bandara Bersujud, Kabupaten Tanah Bumbu, akan melayani penerbangan internasional.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel lahan milik perusahaan perkebunan sawit PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel)
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved