Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMENUHAN hak dasar warga mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, rumah layak huni dan menikmati aliran listrik sampai saat ini belum terpenuhi oleh sebagian masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh, Yuvensia Veronika,61 warga RT 39 RW 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Sudah empat tahunnya, Veronika bersama anaknya Fransiskus Beni, 25terpaksa menempati gubuk reyot berukuran 2x1 persegi tanpa listrik di tengah gemerlap cahaya Kota Maumere pada malam hari. Di saat musim hujan, di gubuk reyotnya sering kali kebocoran. Belum lagi, ketika malam hari, keduanya harus tidur di lantai tanah dengan dibentangkan sebuah tikar. Mengingat di dalam gubuk reyot tersebut tidak terlihat tempat tidur seperti layaknya seorang pejabat.
Tak hanya itu saja, untuk kebutuhan MCK, mereka terpaksa harus menumpang pada tetangga di sekitar. Sejak suaminya meninggal dunia tiga tahun lalu, Veronika bersamanya anaknya mengandalkan hasil dari kebunnya berupa jagung dan ubi kayu yang ditanam di sekitar rumah mereka. Sementara anaknya harus berjualan buah bidara dan keripik ubi yang didapat dari kebunnya untuk dipasarkan ke beberapa hotel dan cafe yang ada di wilayah Kota Maumere.
Saat ditemui mediaindonesia.com, Jumat (26/6), Veronika mengaku untuk membuat rumah yang layak ia tidak sanggup karena selama ini dirinya bekerja hanya mengandalkan tanam ubi dan jagung dari kebun miliknya.
"Tiap hari, saya hanya kerja di kebun. Untuk beli makan saja, kami susah. Apalagi buat rumah," ungkap Veronika.
Saat memasuki malam hari, dirinya bersama anaknya harus hidup di dalam kegelapan karena tidak adanya listrik untuk menerangi.
"Tidak ada listrik, cuma pakai lampu minyak saja, kadang lampu juga tidak menyala karena tidak ada minyaknya," ujarnya.
Fransiskus Beni menambahkan ia dulu pernah sekolah di SMK Yohanes 23 Maumere sampai kelas XI. Tidak ada biaya menyebabkan ia tidak melanjutkan sampai lulus sekolah. Saat ini, ia harus membantu ibunya dengan menjual keripik dan manisan bidara agar bisa biayai kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi yang dialami mereka berdua ini sama sekali luput dari perhatian pemerintah daerah.
baca juga: Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua di Temanggung Meningkat
Menurut Ketua RT Yakobus Jawa pihaknya pernah mengusulkan kepada pemerintah agar mereka mendapatkan bantuan seperti PKH, BLT, BPJS dan bantuan lainnya.
"Nama mereka sudah saya usulkan sebagai salah satu penerima bantuan. Tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut," kata Yakobus Jawa.
Pihak Kelurahan Waioti menyebutkan tidak diprosesnya bansos untuk Veronika karena masih terkendala administrasi. Padahal Veronika memiliki KTP dan kartu keluarga. (OL-3)
Sofiani Temba Kanggu, 46, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan hilang saat beraktivitas di Sungai Mondu pada Minggu (22/2).
Struktur batuan yang menjulang dan berlekuk dramatis menghadirkan panorama eksotis yang kerap dijuluki “Grand Canyon”-nya Pulau Sabu
PRODUKSI gabah kering giling (GKG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025 hampir menembus angka 1 juta ton. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan.
SEBUAH kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas Jalan Trans Flores, tepatnya di Kampung Roe, Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain Minyakita, tim juga menemukan harga cabai rawit Rp75.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, daging sapi Rp105.000/kg, daging ayam Rp40.000/kg.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved