Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PEMENUHAN hak dasar warga mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, rumah layak huni dan menikmati aliran listrik sampai saat ini belum terpenuhi oleh sebagian masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh, Yuvensia Veronika,61 warga RT 39 RW 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Sudah empat tahunnya, Veronika bersama anaknya Fransiskus Beni, 25terpaksa menempati gubuk reyot berukuran 2x1 persegi tanpa listrik di tengah gemerlap cahaya Kota Maumere pada malam hari. Di saat musim hujan, di gubuk reyotnya sering kali kebocoran. Belum lagi, ketika malam hari, keduanya harus tidur di lantai tanah dengan dibentangkan sebuah tikar. Mengingat di dalam gubuk reyot tersebut tidak terlihat tempat tidur seperti layaknya seorang pejabat.
Tak hanya itu saja, untuk kebutuhan MCK, mereka terpaksa harus menumpang pada tetangga di sekitar. Sejak suaminya meninggal dunia tiga tahun lalu, Veronika bersamanya anaknya mengandalkan hasil dari kebunnya berupa jagung dan ubi kayu yang ditanam di sekitar rumah mereka. Sementara anaknya harus berjualan buah bidara dan keripik ubi yang didapat dari kebunnya untuk dipasarkan ke beberapa hotel dan cafe yang ada di wilayah Kota Maumere.
Saat ditemui mediaindonesia.com, Jumat (26/6), Veronika mengaku untuk membuat rumah yang layak ia tidak sanggup karena selama ini dirinya bekerja hanya mengandalkan tanam ubi dan jagung dari kebun miliknya.
"Tiap hari, saya hanya kerja di kebun. Untuk beli makan saja, kami susah. Apalagi buat rumah," ungkap Veronika.
Saat memasuki malam hari, dirinya bersama anaknya harus hidup di dalam kegelapan karena tidak adanya listrik untuk menerangi.
"Tidak ada listrik, cuma pakai lampu minyak saja, kadang lampu juga tidak menyala karena tidak ada minyaknya," ujarnya.
Fransiskus Beni menambahkan ia dulu pernah sekolah di SMK Yohanes 23 Maumere sampai kelas XI. Tidak ada biaya menyebabkan ia tidak melanjutkan sampai lulus sekolah. Saat ini, ia harus membantu ibunya dengan menjual keripik dan manisan bidara agar bisa biayai kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi yang dialami mereka berdua ini sama sekali luput dari perhatian pemerintah daerah.
baca juga: Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua di Temanggung Meningkat
Menurut Ketua RT Yakobus Jawa pihaknya pernah mengusulkan kepada pemerintah agar mereka mendapatkan bantuan seperti PKH, BLT, BPJS dan bantuan lainnya.
"Nama mereka sudah saya usulkan sebagai salah satu penerima bantuan. Tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut," kata Yakobus Jawa.
Pihak Kelurahan Waioti menyebutkan tidak diprosesnya bansos untuk Veronika karena masih terkendala administrasi. Padahal Veronika memiliki KTP dan kartu keluarga. (OL-3)
Benda itu meliputi 40 kilogram artefak hasil ekskavasi yang terbagi menjadi 15 kategori, termasuk perhiasan, alat bantu, keramik, gerabah, serta sisa kerangka dari 3 individu leluhur
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
KOMUNITAS Bidara di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para pemuda, pelajar, nelayan, petani, mahasiswa.
Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) meluncurkan program Desa Devisa Tenun NTT untuk memberdayakan para penenun tradisional di wilayah NTT.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan proyek ini akan berlalan selama enam tahun dengan menargetkan sekitar 45.000 rumah tangga petani.
CUACA buruk yang melanda perairan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam sebulan terakhir bikin tangkapan nelayan menurun drastis.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved