Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOLABORASI empat pihak yang terdiri dari perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah daerah sukses menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah)(MBR) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Kolaborasi yang dinanamakan sinergitas ABCG itu memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal M. Noor Fauzie mengatakan, kolaborasi itu melibatkan Universitas Diponegoro, Bank BTN sebagai entitas bisnis, dan komunitas/paguyuban masyrakat sebagai penerima manfaat memastikan pencarian lahan dan seluruh proses pembangunan.
"Kelompok masyarakat ini juga memastikan semua anggota mematuhi aturan kelompok terutama membayar angsuran tepat waktu dan Pemda Kendal yang memfasilitasi semua kolaborasi dan pembangunan," kata Fauzie dalam diskusi virtual, Kamis (25/6).
Fauzie menjelaskan, Kendal menghadapi permasalahan backlog perumahan yang cukup signifikan. Baklog di Kendal mencapai 40.089 unit dan terdapat 43.737 rumah tidak layak huni. Kebanyakan masalah utama sulitnya MBR memiliki rumah layak huni adalah daya beli yang rendah, terbatasnya skema pendanaan pengadaan rumah untuk MBR dan hampir tidak mungkin MBR memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.
Baca juga : Dua Menteri Jokowi Turun Tangan Bongkar Turap Waterpark Dwisari
"Akibatnya sulit bagi mereka memiliki rumah bila tidak difasilitasi,” papar Noor Fauzie.
Ia menambahkan, Skema BSPS memungkinkan kelompok MBR untuk mengakses bantuan pembangunan rumah dengan syarat penerima bantuan sudah memiliki tanah hak milik, pengadaan tanah inilah yang difasilitasi untuk mendapatkan kredit mikro tanpa agunan dari perbankan.
Dengan kolaborasi ABCG, saat ini 63 keluarga yang berdomisili di Kendal yang berpenghasilan di bawah Rp 2,6 juta perbulannya sudah menempati kawasan perumahan baru di daerah Curugsewu yang diberi nama Perumahan Komunitas Curugsewu Asri.
Dengan dana hibah PSBS Rp30 juta untuk pembangunan rumah dan Rp36 juta pinjaman KPR BTN untuk pembelian lahan mereka dapat memilik rumah tipe 36 di atas lahan 84 meter persegi.
"Mereka tinggal mencicil sekitar Rp571 ribu perbulan selama 10 tahun. Keberhasilan ini mendorong pemerintah Kabupaten Kendal untuk memperluas cakupan penerima manfaat di 6 kawasan berbeda dengan pendekatan yang sama," pungkas Fauzie. (RO/OL-7)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved