BPKP Cium Penyimpangan Bansos Covid di Bengkulu

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, menemukan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19. Khususnya dilima kabupaten, Bengkulu.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto di Bengkulu, mengatakan, pihaknya menncium penyimpangan penyaluran Bansos dilima kabupaten/kota setelah tracking melalui aplikasi MRRP Covid-19 semuanya bermasalah.

"Temuan penyaluran Bansos dilima kabupaten/kota masih dilakukan tracking data disetiap pemerintah kabupaten dan kota ditemukan ada masalah," katanya.

Lima kabupaten dan kota, lanjut dia, yakni Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu.

Masalah penyaluran Bansos, ditemukan banyak yang lebih dari satu menerima bantuan atau dobel.

Dalam temuan tersebut, ada lima jenis Bansos yang diberikan kepada masyarakat yakni program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) dan Kartu Pra Kerja.

"Penerima Bansos ada yang NIK-nya sama, orangnya sama, terima bantuan beberapa kali sampai lima kali," imbuhnya.

Kesalahaan memberikan bantuan, kata dia, ada tiga masalah mulai dari datanya tidak benar, salah input dan tentunya ada kemungkinan datanya benar, inputnya benar namun tetap diberikan secara ganda. Akibatnya, masyarakat yang berhak menerima tetapi tidak memperoleh bantuan karena kesalahaan tersebut.

Untuk itu, permasalahan ini akan direkomendasikan ke Inspektorat pemerintah kabupaten dan kota, Bengkulu, agar ditindaklanjuti.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah, mengatakan, dalam penyaluran Bansos tidak hanya melalui satu pintu melainkan ada sembilan pintu. "Pendataan dan penyaluran Bansos sudah diingatkan dari awal, jangan sampai terjadi hal yang menyalahi aturan," katanya.

Penyaluran mulai dari Pemkab/kota, Pemda Provinsi, Kemeterian, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, BUMN, instansi vertikal dan pihak lainnya.

Temuan ini, kata dia, juga menjadi persoalan yang harus dapat diselesaikan dan dilakukan bersama agar realisasi penyaluran berjalan sesuai dengan aturan.  Presiden juga sudah menegaskan, akan memberikan hukum berat kepada pejabat manapun yang berani menyelewengkan bantuan Covid-19 tersebut. (OL-13)

Baca Juga: Fokus Pilkada 2020, Mendagri: Sudah Itu, Pilkada Berikutnya Nanti