Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH Muda Papua asal Kabupaten Boven Digul Bernolfus Tingge menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini masih dialami oleh Orang Asli Papua (OAP). Bernolfus mengaku prihatin karena masyarakat Asli Papua belum mendapat tempat sewajarnya dalam proses pembangunan sehingga mereka terus mengalami ketertiggalan.
“Jika kita perhatikan selama ini termasuk di Boven Digul dan saya rasa hampir di seluruh Papua, Orang Asli Papua belum mendapat tempat sewajarnya dalam proses pembangunan. Faktanya hari ini sama saudara saya orang-orang asli masih saja tertinggal baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek lainnya,” kata Bernol dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/6).
Secara khusus di Boven Digul kata dia selama 20 tahun terakhir saat menjadi kabupaten, masyarakat asli Papua belum mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
“Yang sebaliknya terjadi malah masyarakat asli makin terpinggirkan. Ini betul jadi keprihatinan saya dan dengan ikhtiar ini saya akan melakukan upaya-upaya bagaimana orang-orang asli Papua bisa kita bangkitkan dan menjadi prioritas dalam pembangunan di wilayah ini. Jadi opsi pembangunan itu harus lebih memperioriaskan masyarakat lokal,” ungkapnya.
Dalam konteks itu lanjut Bernolfus dia mendorong semua pemangku kepentingan baik di pemerintahan maupun masyarakat dan organisasi keagamaan agar memilik perhatian serius pada keberadaan orang asli Papua.
Baca juga : Speedboat Rombongan Tim Gugus Covid-19 Terbakar
“Kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang biasa, harus luar biasa dengan terobosan-terobosan tertentu agar akses mereka terbuka lebar. Itu bisa kita lakukan baik di birokrasi pemerintahan maupun akses ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” kata Bernol.
Pemberdayaan orang asli Papua kata dia, juga tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama dengan kelompok masyarakat lain. Dia mengibaratkan anak sekolah yang mendapat kesempatan belajar yang sama antara anak yang sudah pandai dan tidak pandai.
“Kalau seperti ini caranya maka sudah pasti anak yang sudah lebih dulu pintar akan lebih pintar lagi. Padahal kondisi tiap-tiap anak berbeda. Ini yang kita sebut kebijakan afirmatif agar kesempatan diberikan dengan skala priorotas yang lebih pada masyarakat lokal,” ungkapnya.
Dia pun mengingatkan posisi Boven Digul yang memiliki sejarah penting dalam perjalanan kemerdekaan RI sebagai tempat pembuangan Bung Hatta.
“Artinya dari Boven inilah Bung Hatta memikirkan filosofi pembangunannya untuk bangsa ini. Maka baik dan sudah saatnya pemerintah pusat lebih memerhatikan lagi daerah ini,” pungkas Bernol. (OL-7)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved