Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
TOKOH Muda Papua asal Kabupaten Boven Digul Bernolfus Tingge menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini masih dialami oleh Orang Asli Papua (OAP). Bernolfus mengaku prihatin karena masyarakat Asli Papua belum mendapat tempat sewajarnya dalam proses pembangunan sehingga mereka terus mengalami ketertiggalan.
“Jika kita perhatikan selama ini termasuk di Boven Digul dan saya rasa hampir di seluruh Papua, Orang Asli Papua belum mendapat tempat sewajarnya dalam proses pembangunan. Faktanya hari ini sama saudara saya orang-orang asli masih saja tertinggal baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek lainnya,” kata Bernol dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/6).
Secara khusus di Boven Digul kata dia selama 20 tahun terakhir saat menjadi kabupaten, masyarakat asli Papua belum mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
“Yang sebaliknya terjadi malah masyarakat asli makin terpinggirkan. Ini betul jadi keprihatinan saya dan dengan ikhtiar ini saya akan melakukan upaya-upaya bagaimana orang-orang asli Papua bisa kita bangkitkan dan menjadi prioritas dalam pembangunan di wilayah ini. Jadi opsi pembangunan itu harus lebih memperioriaskan masyarakat lokal,” ungkapnya.
Dalam konteks itu lanjut Bernolfus dia mendorong semua pemangku kepentingan baik di pemerintahan maupun masyarakat dan organisasi keagamaan agar memilik perhatian serius pada keberadaan orang asli Papua.
Baca juga : Speedboat Rombongan Tim Gugus Covid-19 Terbakar
“Kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang biasa, harus luar biasa dengan terobosan-terobosan tertentu agar akses mereka terbuka lebar. Itu bisa kita lakukan baik di birokrasi pemerintahan maupun akses ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” kata Bernol.
Pemberdayaan orang asli Papua kata dia, juga tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama dengan kelompok masyarakat lain. Dia mengibaratkan anak sekolah yang mendapat kesempatan belajar yang sama antara anak yang sudah pandai dan tidak pandai.
“Kalau seperti ini caranya maka sudah pasti anak yang sudah lebih dulu pintar akan lebih pintar lagi. Padahal kondisi tiap-tiap anak berbeda. Ini yang kita sebut kebijakan afirmatif agar kesempatan diberikan dengan skala priorotas yang lebih pada masyarakat lokal,” ungkapnya.
Dia pun mengingatkan posisi Boven Digul yang memiliki sejarah penting dalam perjalanan kemerdekaan RI sebagai tempat pembuangan Bung Hatta.
“Artinya dari Boven inilah Bung Hatta memikirkan filosofi pembangunannya untuk bangsa ini. Maka baik dan sudah saatnya pemerintah pusat lebih memerhatikan lagi daerah ini,” pungkas Bernol. (OL-7)
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved