Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH Muda Papua asal Kabupaten Boven Digul Bernolfus Tingge menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini masih dialami oleh Orang Asli Papua (OAP). Bernolfus mengaku prihatin karena masyarakat Asli Papua belum mendapat tempat sewajarnya dalam proses pembangunan sehingga mereka terus mengalami ketertiggalan.
“Jika kita perhatikan selama ini termasuk di Boven Digul dan saya rasa hampir di seluruh Papua, Orang Asli Papua belum mendapat tempat sewajarnya dalam proses pembangunan. Faktanya hari ini sama saudara saya orang-orang asli masih saja tertinggal baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek lainnya,” kata Bernol dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/6).
Secara khusus di Boven Digul kata dia selama 20 tahun terakhir saat menjadi kabupaten, masyarakat asli Papua belum mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
“Yang sebaliknya terjadi malah masyarakat asli makin terpinggirkan. Ini betul jadi keprihatinan saya dan dengan ikhtiar ini saya akan melakukan upaya-upaya bagaimana orang-orang asli Papua bisa kita bangkitkan dan menjadi prioritas dalam pembangunan di wilayah ini. Jadi opsi pembangunan itu harus lebih memperioriaskan masyarakat lokal,” ungkapnya.
Dalam konteks itu lanjut Bernolfus dia mendorong semua pemangku kepentingan baik di pemerintahan maupun masyarakat dan organisasi keagamaan agar memilik perhatian serius pada keberadaan orang asli Papua.
Baca juga : Speedboat Rombongan Tim Gugus Covid-19 Terbakar
“Kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang biasa, harus luar biasa dengan terobosan-terobosan tertentu agar akses mereka terbuka lebar. Itu bisa kita lakukan baik di birokrasi pemerintahan maupun akses ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” kata Bernol.
Pemberdayaan orang asli Papua kata dia, juga tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama dengan kelompok masyarakat lain. Dia mengibaratkan anak sekolah yang mendapat kesempatan belajar yang sama antara anak yang sudah pandai dan tidak pandai.
“Kalau seperti ini caranya maka sudah pasti anak yang sudah lebih dulu pintar akan lebih pintar lagi. Padahal kondisi tiap-tiap anak berbeda. Ini yang kita sebut kebijakan afirmatif agar kesempatan diberikan dengan skala priorotas yang lebih pada masyarakat lokal,” ungkapnya.
Dia pun mengingatkan posisi Boven Digul yang memiliki sejarah penting dalam perjalanan kemerdekaan RI sebagai tempat pembuangan Bung Hatta.
“Artinya dari Boven inilah Bung Hatta memikirkan filosofi pembangunannya untuk bangsa ini. Maka baik dan sudah saatnya pemerintah pusat lebih memerhatikan lagi daerah ini,” pungkas Bernol. (OL-7)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Komitmen ini menjadi penting sehingga memiliki persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif di kalangan masyarakat luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved