SEDIKITNYA 17 proyek fisik senilai Rp70 miliar yang dibiayai APBD 2020 Kota Surakarta harus dikerjakan tuntas tahun ini juga. Meski kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk membayar kontraktor pelaksana hanya 30 persen, dan sisa pelunasan 70 persen baru dibayarkan tahun anggaran 2021.
Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyadari dalam kondisi kahar atau darurat karena wabah covid-19 ini memang menjadi beban berat bagi kontraktor yang sudah menandatangani kontrak kerja untuk proyek fisik tahun tunggal. Namun demikian, lanjut Rudy kepada Media Indonesia, Kamis (14/5), Pemkot tidak punya pilihan lain, bahwa proyek harus dituntaskan 100 persen tahun ini. Karena pekerjaan yang masuk program prioritas sesuai APBD tahun 2020, mempunyai tujuan menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
"Jadi saya sampaikan kepada kontraktor, harus tidak ditunda, tetapi diselesaikan. Meski kemampuan Pemkot membayar hanya 30 persen, dan pelunasan 70 persen baru dibayarkan tahun anggaran 2021. Penyelesaian pekerjaan juga untuk menghindarkan kontraktor dari implikasi hukum," tandas dia.
Lebih dari itu, Pemkot Surakarta juga menjalankan arahan Presiden Jokowi, jangan sampai ada PHK, terkait pekerjaan konstruksi yang kontraknya sudah ditandatangani, sehingga opsinya harus diselesaikan 100 persen. Terkait opsi penyelesaian pekerjaan konstruksi dalam kondisi kahar karena wabah covid-19 ini, agar kontraktor bisa bekerja dengan fokus, Pemkot akan membantu memfasilitasi pinjaman modal kerja ke bank, dengan bunga yang ditekan.
"Saya bantu memfasilitasi modal kerja ke Bank Solo. Selain itu, saya juga surati gubernur Jateng, supaya Bank Jateng juga bisa memberikan kredit. Dan mudah-mudahan OJK bisa membantu soal bunga bank ini, karena kita kan tidak bisa intervensi," imbuh wali kota berkumis tebal ini.
Terpisah, Ketua BPC Gapensi Solo Rudi Jauhari menyatakan, langkah yang diambil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo dalam situasi kedaruratan Covid-19 ini sebagai keputusan terbaik, dan diyakini dapat dilaksanakan dengan baik pula oleh para pelaku jasa konstruksi.
"Kami melihat walikota telah mencarikan solusi terbaik dalam kondisi bencana nasional covid 19. Dengan berpedoman regulasi yang ada, kalau itu bisa juga dilakukan oleh seluruh walikota dan juga bupati se-Jateng, pasti gejolak dapat diatasi secara bersama sama. Mudah mudahan gubernur Jateng juga bersedia memfasilitasi soal modal kerja ini lewat Bank Jateng, agar kontraktor terbantu dalam penyelesaian pekerjaan di lapangan," papar dia.
Praktisi jasa konstruksi Solo, Joko Triwarno menimpali, langkah strategis yang diambil Walikota Rudy itu sesuai dengan amanat Kepres 12/2020 yang ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan dengan nomor :  119/2813/SJ - dan nomor : 177/KMK.07/2020 tentang percepatan dan menjadi payung hukum agar pelaku jasa konstruksi tidak terjerat implikasi hukum terkait kontrak-kontrak konstruksi yang ditandatangani.
baca juga: Pembangunan Infrastruktur di Lembata Harus Libatkan Warga Desa
"Dan agar pelaksanaan di lapangan tidak terkendala, keputusan bersama Mendagri dan Menkeu itu kemudian dilambari dengan surat edaran Mendagri bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota .Dengan surat edaran itu, opsi pilihan terkait kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bisa dilakukan secara tepat," pungkas Joko Triwarno. (OL-3)
