Kabupaten Ciamis Sepakati PSBB Menyeluruh di 27 Kecamatan

PEMERINTAH Kabupaten Ciamis berencana memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara menyeluruh di 27 Kecamatan. Hal tersebut disepakati melalui rapat bersama forum komunikasi pimpinan daerah dan organisasi pemerintah daerah (OPD).

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan PSBB di Kabupaten Ciamis itu dilakukan karena masih banyak migrasi penduduk yang masuk ke Ciamis.

"Kami akan memberlakukan PSBB di seluruh kecamatan mengingat masih banyaknya para imigrasi penduduk masuk ke Ciamis. Jumlahnya mencapai 35.399 orang yang tersebar di 27 kecamatan. Ini menjadi pertimbangan diberlakukannya PSBB secara menyeluruh. Karena, Kabupaten Ciamis menyepakati pengajuan PSBB tingkat Provinsi yang direncanakan dilaksanakannya pada Rabu (6/5) setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI," katanya, Jumat (1/5).

Baca juga: Pemudik Tetap Masuk Melalui Jalur Tikus

Herdiat mengatakan, di Kabupaten Ciamis, daerah yang padat penduduk harus mendapat perhatian khusus dalam pengawasan PSBB tersebut seperti Banjarsari, Panjalu, Cipaku, dan Panumbangan.

Namun, terkait anggaran yang sudah ada untuk penanganan covid-19 diminta segera direalisasikan paling tidak sudah ada di SKPD masing-masing kalau yang harus melalui tahapan lelang tentu dikuti mekanisme aturan yang berlaku.

"Untuk rambu-rambu yang dibatasi dalam PSBB nanti dibahas lebih jelas pada peraturan bupati dan akan diterbitkan kalau sudah ada kepastian persetujuan dari Kemenkes RI terkait ajuan PSBB serentak tingkat provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Ciamis Yoyo mengatakan penanganan bagi pemudik yang memaksakan diri pulang akan diberlakukannya isolasi mandiri di rumah mereka dengan dilakukan pengawasan dari relawan dan masyarakat desa.

Namun, yang selama ini harus dilakukan adalah memantau terus aktivitas dari warga yang datang terutama berasal dari luar Kabupaten Ciamis.

"Dilakukannya karantina mandiri di rumah itu sebagai upaya antisipasi dan memutuskan mata rantai penyebaran wabah covid-19 bagi para pemudik yang belum diketahui positif dan negatif seperti tidak ada gejala yang terlihat. Akan tetapi, karantina tidak dilakukan di satu tempat terpusat di desa atau kecamatan tapi dari hasil kajian dikhawatirkan ditempatkan di satu tempat akan datang para pemudik lain berbeda waktu kedatangan," paparnya.

Menurutnya, dalam pengawasan itu diperlukan kerja sama antarmasyarakat terutama RT dan RW untuk mengawasi dan mengingatkan kepada pemudik supaya melakukan isolasi mandiri dan desa harus bisa membentuknya para relawan pengawasan terdiri dari unsur warga.

"Masyarakat sekarang ini harus tetap melakukan pengawasan karena ditakutkan di antara mereka membawa virus, karena penyakit itu tidak telihat gejala fisiknya tapi potensi bisa menyebarkan lebih tinggi," pungkasnya. (OL-1)