Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Kepolisian Air (Ditpolair) Polda Sumut telah menyegel sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang, Sumatra Utara.
Penyegelan dilakukan karena SPBU yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut diduga menyelewengkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
"Kami menduga SPBU menyelewengkan minyak solar bersubsidi dengan menjualnya ke industri," kata Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu, saat dikonfirmasi, Kamis (30/1) malam.
Dugaan penyelewengan terungkap setelah petugas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di SPBU itu pada Rabu (29/1) malam. Modus yang dilakukan adalah dengan cara mendistribusikan solar bersubsidu dari pompa SPBU ke mobil tangki dan dijual dengan harga solar industri.
Menurut AKBP Jenda Kita, saat penggerebekan dilakukan para pekerja sedang mengisi solar bersubsidi ke mobil tangki. Mereka mengaku diperintahkan manajernya membuka pompa pengisian solar bersubsidi untuk didistribusikan ke mobil tangki BBM Industri.
Saat ini seluruh pelaku sudah diamankan petugas. Mereka adalah seorang sopir truk tangki berinisial N, dan penjaga malam berinisial H. Kemudian Z (pengamat meteran), C (cleaning service), A (operator pengisian BBM) dan N (kasir SPBU).
Personel Ditpolair juga mengamankan barang bukti mobil tangki ilegal berkapasitas 18.000 liter dengan nomor polisi BK 9365 GI. Mobil itu bermuatan solar sekitar 10.000 hingga 12.000 liter dan dilengkapi selang dispenser.
"Memberantas mafia BBM menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Para pelaku telah merugikan masyarakat kecil. Setiap nelayan membeli BBM jenis solar, operator SPBU selalu mengatakan habis," tegas Jenda. (OL-13)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved