Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DIREKTORAT Kepolisian Air (Ditpolair) Polda Sumut telah menyegel sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang, Sumatra Utara.
Penyegelan dilakukan karena SPBU yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut diduga menyelewengkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
"Kami menduga SPBU menyelewengkan minyak solar bersubsidi dengan menjualnya ke industri," kata Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu, saat dikonfirmasi, Kamis (30/1) malam.
Dugaan penyelewengan terungkap setelah petugas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di SPBU itu pada Rabu (29/1) malam. Modus yang dilakukan adalah dengan cara mendistribusikan solar bersubsidu dari pompa SPBU ke mobil tangki dan dijual dengan harga solar industri.
Menurut AKBP Jenda Kita, saat penggerebekan dilakukan para pekerja sedang mengisi solar bersubsidi ke mobil tangki. Mereka mengaku diperintahkan manajernya membuka pompa pengisian solar bersubsidi untuk didistribusikan ke mobil tangki BBM Industri.
Saat ini seluruh pelaku sudah diamankan petugas. Mereka adalah seorang sopir truk tangki berinisial N, dan penjaga malam berinisial H. Kemudian Z (pengamat meteran), C (cleaning service), A (operator pengisian BBM) dan N (kasir SPBU).
Personel Ditpolair juga mengamankan barang bukti mobil tangki ilegal berkapasitas 18.000 liter dengan nomor polisi BK 9365 GI. Mobil itu bermuatan solar sekitar 10.000 hingga 12.000 liter dan dilengkapi selang dispenser.
"Memberantas mafia BBM menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Para pelaku telah merugikan masyarakat kecil. Setiap nelayan membeli BBM jenis solar, operator SPBU selalu mengatakan habis," tegas Jenda. (OL-13)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved