Akhir Tahun, PKS Beri Catatan untuk Emil-Uu

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan akhir tahun atas kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandaru, mengatakan, hal ini sebagai bentuk evaluasi kritis konstruktif dari pihaknya. Dia mencontohkan beberapa kebijakan Gubernur dan Wagub Jabar Barat yang dianggap kurang tepat dan harus diperbaiki. Salah satunya terkait tim akselerasi pembangunan (TAP) yang keberadaannya dianggap melampaui tugas dan kewenangan.

"Dalam pandangan kami, TAP dan TAJJ seharusnya bagian dari staf ahli gubernur yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan masukan dan pertimbangan pada kepala daerah. Bukan langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersifat teknis," katanya saat refleksi akhir tahun pembangunan di Jawa Barat, di Bandung, Senin (23/12).

Oleh karena itu, dia meminta Gubernur dan Wagub dapat mengatur ritme kerja TAP agar sesuai dan tidak melangkahi wewenang dalam bertugas.

"Gubernur dan Wakil Gubernur harus dapat menyeleksi masukan-masukan TAP dan TAJJ untuk kemudian baru didistribusikan kebijakannya kepada OPD," katanya.

Sementara itu, terkait dengan bantuan keuangan, menurut Haru, harus matang dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Salah satu yang kami soroti adalah dalam bantuan keuangan untuk infrastruktur di kabupaten/kota yang ternyata DED-nya belum siap," kata dia.

Baca juga: Penghijauan di Hulu Sungai Mutlak Diperlukan

Akibatnya, lanjut Haru, anggaran bantuan keuangan tersebut tidak dapat terserap dengan maksimal. Tak hanya itu, dia juga menilai bantuan ini tidak sesuai dengan fungsinya.

"Sehingga secara operasional pada saat penentuan kebijakan menjadi bermasalah, seperti dalam proyek Kali Malang yang tidak berdampak strategis karena hanya beberapa meter saja proyek tersebut," katanya.

Demikian juga dengan proyek Situ Rawa Kalong yang dipertanyakan strategisnya karena hanya beberapa meter saja luas lahan dan kapasitas parkir kendaraannya.

"Padahal rencana anggaran cukup besar yakni Rp81 miliar," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, anggaran ini bisa digeser ke hal lain yang lebih strategis seperti antisipasi kenaikan iuran BPJS.

"Walau telah terjadi penolakan dari DPR RI khususnya pada iuran untuk kelas III, namun hal tersebut belum secara resmi diterima, khususnya berkenaan dengan skema subsidi bagi kelas III yang kebanyakan adalah masyarakat menengah kebawah. Karena itu, cukup disesalkan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki program antisipasi kenaikan iuran BPJS," katanya.

Terakhir, pihaknya menyinggung tersebarnya bank emok atau rentenir di berbagai daerah yang telah meresahkan masyarakat. Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah-langkah pencegahan selain optimalisasi bantuan kredit.

"Penyaluran kredit dalam implementasinya cukup bermasalah. Karena jumlah yang sedikit akibat terlalu mengandalkan dana CSR," katanya. (OL-1)