Para Pemangku Kepentingan Sepakat untuk Selaraskan Pembangunan dengan Tata Kelola Kawasan Hutan

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya tata kelola kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia, demi keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan.

“Saya kira kita tidak boleh berdiri pada titik ekstrem, di mana hutan adalah segalanya tidak boleh diganggu. Atau pun sebaliknya, kita juga tidak boleh pada titik ekstrem yang tidak peduli sama sekali dengan hutan dengan lingkungan hidup hanya karena pembangunan,” kata Menhut Raja Antoni dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin (5/5).

Ia mengatakan, akan ada titik temu atau jalan tengah untuk membicarakan agar kelestarian alam, lingkungan dan pembangunan bisa berjalan secara bersamaan.

Baca juga : Jumlah Kasus Karhutla Menurun, Menhut Ingatkan Semua Pihak tak Boleh Lengah

“Saya kira ada titik-titik temu, jalan tengah yang kita bisa temukan untuk mengkompromikan antara lingkungan dan pembangunan, antara ekonomi dan ekologi,” ujar dia.

Pada sisi lain, dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.

“Pertanyaan yang lebih filosofis, lalu apa fungsi hutan dihadapkan dengan kehidupan manusia yang nyata? Bukankah menjaga hutan itu untuk tujuan kemanusiaan. Kalau beradu antara fungsi hutan yang memang menarik dengan kemanusiaan apa yang kita lakukan?” ujarnya. 

Baca juga : Menhut dan Panglima TNI akan Lakukan Rehabilitasi DAS secara Masif

Ia menilai tidak boleh hanya berpikir bahwa hutan tidak boleh diganggu dengan tidak memikirkan aspek kemanusiaan bagi masyarakat sekitar.

Namun, tidak boleh pula memiliki sikap tidak peduli dengan hutan dan lingkungan.

Lebih lanjut, Raja Antoni mengatakan adanya daerah yang akan dijadikan contoh terkait percepatan dalam kelestarian alam dan pembangunan yang bersamaan, salah satunya adalah Riau.

Baca juga : Pendaki Merbabu Ditemukan Meninggal, Keselamatan Pendakian Jadi Sorotan

Namun, hal ini disebut diperlukan adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah maupun berbagai pihak terkait.

“Riau akan kita jadikan contoh, kalau kita bisa mengakselerasi, makanya saya berharap gubernur ada quick win. Masalahnya banyak sekali, kalau kita bisa selesaikan langsung, kita punya keterbatasan sumber daya manusia, pekerjaan kita juga seluruh Indonesia,” katanya.

“Paling tidak quick win itu apa, misalkan fasilitas umum, ada sekolah, ada masjid, ada surau ada jalan, tidak terbangun hanya karena itu kawasan hutan, saya kira itu bisa kita selesaikan, sehingga masyarakat merasa kita hadir,” katanya lagi. (Ant/P-3)