HAMPIR seluruh daerah di Indonesia sudah masuk awal musim hujan. Meski demikian, potensi kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) masih ada di beberapa wilayah pada 2020. Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah tertentu seperti Riau, musim kemarau sudah dimulai sejak Februari. Karena itu kewaspadaan dan pencegahan karhutla dilakukan lebih awal.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menuturkan di Provinsi Riau, mulai Januari dan Februari sudah mulai sosialisasi pencegahan karhutla seperti pemasangan sekat kanal, mengimbau agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tim operasi sudah dibentuk. Mereka akan intensif siang dan malam melakukan patroli di lahan-lahan yang tidak terjaga untuk mendeteksi titik api.
"Kita akan menggunakan drone yang beroperasi pada siang dan malam hari untuk deteksi. Tim pemadaman juga bekerja pada malam hari supaya kalau ada api langsung dipadamkan tidak sampai besar," ujar Agus di Jakarta, Minggu (22/12/2019).
Agus menerangkan, operasi menggunakan drone dilakukan, sebab berkaca dari pengalaman karhutla sebelumnya penggunaan water bombing untuk pemadaman kurang efektif apabila api sudah membesar. Dengan pemantauan menggunakan drone diharapkan pemadaman bisa dilakukan saat titik api masih relatif kecil. Berdasarkan arahan Kepala BNPB Doni Munardo, Agus menyampaikan mencegah karhutla lebih baik daripada harus melakukan pemadaman besar-besaran.
Disampaikannya, ada tiga arahan terkait pencegahan karhutla. Pertama, mengembalikan gambut pada kodrat aslinya yakni menjaga lahan gambut tetap basah, dan membangun sekat kanal atau embung. Lahan gambut yang terbakar akan sulit dipadamkan. Kedua, mengubah perilaku penduduk melalui sosialisasi untuk membuka kebun dengan membakar lahan. Karena itu, penduduk perlu menyesuaikan mata pencahariannya dalam pemanfataan lahan gambut. Agus mencontohkan pertanian yang cocok di lahan gambut yang basah antara lain sagu, nanas, ataupun perikanan.
Terakhir, ujar Agus, penanganan karhutla akan berada di satu komando yakni BNPB. Semua kementerian/lembaga yang akan terlibat dalam penanggulangan bencana karhutla akan di bawah komando BNPB. Tahun sebelumnya, kata Agus, penanganan karhutla dipegang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.
Secara terpisah, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B. Panjaitan mengatakan untuk pencegahan kahutla, pemerintah daerah dan sektor terkait turut berperan dalam meningkatkan sarana dan kapasitas petugas di lapangan. Ia mencontohkan di daerah ada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mereka yang harus dilatih dalam memitigasi becana kahutla.
"Tapi memang KPH ini hanya sekitar 40% di daerah yang aktif," ungkapnya.
baca juga: Rumah Bersubsidi Terus Digulirkan di Tasikmalaya
Pemerintah daerah, masyarakat, serta korporasi pemegang izin konsesi, kata Raffles juga harus bekerja bersama dalam pencegahan karhutla pada 2020.
"Perusahaan harus memastikan alat-alat pemadaman tersedia. Pemerintah daerah diminta menyiapkan pendanaan dari APBD untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla," terang Raffles. (OL-3)
