Kamis 12 Desember 2019, 18:40 WIB

Pengusaha Dukung Penerbitan Obligasi Daerah

Bayu Anggoro | Nusantara
Pengusaha Dukung Penerbitan Obligasi Daerah

MI/Bayu Anggoro
Ketua Kadin Jabar Tatan Pria Sudjana.

 

KALANGAN pengusaha mendorong penerbitan obligasi daerah terutama di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan demi terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana, mengatakan, pihaknya berharap pemerintah segera menerbitkan obligasi daerah untuk mengakselerasi pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Kehadiran prasarana tersebut sangat penting untuk menambah daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan ekonomi sangat bergantung dengan pembangunan infrastruktur. Sehingga mampu membangun nilai-nilai kompetisi," katanya di sela-sela Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Jabar, di Bandung, Kamis (12/12).

Dia menilai, masyarakat kita memberikan potensi yang besar jika pemerintah jadi merilis obligasi daerah. Dengan penduduk yang besar, tidak kesulitan untuk menghimpun dana segar yang signifikan.

Dia pun mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menerbitkan obligasi.

"Korea Selatan, Jepang sudah berhasil melaksanakan obligasi daerah," katanya.


Baca juga: BPD Sumsel Babel Gelar Operasi Katarak Massal


Bahkan, lanjut dia, penerbitan obligasi daerah di Amerika Serikat mampu menghimpun dana masyarakat hingga Rp53.600 triliun.

"Jadi bangun infrastrukturnya dari dana masyarakat. Kalau hanya menunggu APBD, APBN, bisa 50 tahun baru terbangun," katanya.

Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menargetkan penerbitan obligasi daerah bisa dilakukan secepatnya. Menurut dia, tahun ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.

Dia mengakui memang tidak mudah dalam menerbitkan obligasi daerah. Salah satunya karena regulasi terkait itu baru diterbitkan tahun ini.

Namun, menurutnya, hal ini harus terus diupayakan agar terjadi akselerasi pembangunan. Tanpa adanya peran serta masyarakat, dia meyakini pembangunan akan berjalan lambat.

"Tanpa skenario ini, pembiayaan uang pemda dan pusat sangat terbatas. Sehingga kita harus menggunakan uang publik atau investro private dengan obligasi," katanya. (OL-1)

Baca Juga

dok.pribadi

Politisi Muda Papua Minta Lukas Enembe Contoh Barnabas Suebu Patuh Hukum

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 September 2022, 18:55 WIB
POLITISI Muda Papua Haris Yoku menilai dua kali mangkirnya Gubernur Lukas Enembe ke KPK yang diduga korupsi tidak memberi contoh baik bagi...
DOK. Dekranasda Flotim

Kriya Tenun Karya Pengrajin Flores Timur Diminati Berbagai Kalangan

👤Alexander Taum 🕔Jumat 30 September 2022, 18:25 WIB
KEUNIKAN dan eksotisme kerajinan warisan leluhur Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menarik minat pengunjung Pameran Nasional Kriyanusa yang...
DOK MI

Pemkab OKU Minta BUMDes Fokus Kembangkan Desa Wisata

👤Dwi Apriani 🕔Jumat 30 September 2022, 18:11 WIB
Pemerintah Kabupaten OKU mendorong badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Ulu Ogan untuk mengembangkan potensi wisata...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya