KALANGAN pengusaha mendorong penerbitan obligasi daerah terutama di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan demi terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana, mengatakan, pihaknya berharap pemerintah segera menerbitkan obligasi daerah untuk mengakselerasi pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Kehadiran prasarana tersebut sangat penting untuk menambah daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
"Pembangunan ekonomi sangat bergantung dengan pembangunan infrastruktur. Sehingga mampu membangun nilai-nilai kompetisi," katanya di sela-sela Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Jabar, di Bandung, Kamis (12/12).
Dia menilai, masyarakat kita memberikan potensi yang besar jika pemerintah jadi merilis obligasi daerah. Dengan penduduk yang besar, tidak kesulitan untuk menghimpun dana segar yang signifikan.
Dia pun mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menerbitkan obligasi.
"Korea Selatan, Jepang sudah berhasil melaksanakan obligasi daerah," katanya.
Baca juga: BPD Sumsel Babel Gelar Operasi Katarak Massal
Bahkan, lanjut dia, penerbitan obligasi daerah di Amerika Serikat mampu menghimpun dana masyarakat hingga Rp53.600 triliun.
"Jadi bangun infrastrukturnya dari dana masyarakat. Kalau hanya menunggu APBD, APBN, bisa 50 tahun baru terbangun," katanya.
Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menargetkan penerbitan obligasi daerah bisa dilakukan secepatnya. Menurut dia, tahun ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.
Dia mengakui memang tidak mudah dalam menerbitkan obligasi daerah. Salah satunya karena regulasi terkait itu baru diterbitkan tahun ini.
Namun, menurutnya, hal ini harus terus diupayakan agar terjadi akselerasi pembangunan. Tanpa adanya peran serta masyarakat, dia meyakini pembangunan akan berjalan lambat.
"Tanpa skenario ini, pembiayaan uang pemda dan pusat sangat terbatas. Sehingga kita harus menggunakan uang publik atau investro private dengan obligasi," katanya. (OL-1)
