Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Mauhalek di Desa Mauhalek, Kecamatan Lasiolat, Belu, Nusa Tenggara Timur telah dibangun sejak 2015. Akan tetapi, pembangkit yang memanfaatkan air terjun Mauhalek ini, nyaris berhenti operasi lantaran sampah menyumbat saluran turbin. Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak menyediakan petugas untuk memastikan operasional PLTMH berjalan normal.
"Warga di sana kemudian sepakat mengumpulkan iuran sebesar Rp25 ribu setiap bulan. Uang yang terkumpul ini digunakan untuk membayar seorang teknisi yang kerjanya membersihkan saluran air agar tetap bersih sehingga tidak menganggu operasional PLTMH," ujar Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Nusa Tenggara Timur (NTT) Paulus Kedang di Kupang, Senin (9/12/2019).
Iuran tersebut dikumpulkan 150 keluarga desa tersebut yang memanfaatkan PLTMH. Selain iuran, kepala desa dan warga sepakat mengucurkan dana desa untuk mendanai operasional yang berhubungan dengan PLTMH. Kebijakan itu menurut Paulus Kedang, sangat tepat karena banyak pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di berbagai kabupaten di daerah itu, rusak karena tidak ada biaya perawatan.
PLTMH Oehala di Timor Tengah Selatan juga rusak sejak beberapa tahun lalu karena terjadi penyumbatan pada saluran turbin. Masih ada pembangkit EBT di kabupaten yang rusak dan tidak pernah diperbaiki, kecuali pembangkit yang telah diserahkan pengelolaanya ke koperasi atau masyarakat di desa.
Menurutnya, kondisi ini terjadi setelah pemerintah mengalihkan tugas-tugas dinas energi dan sumber daya mineral di kabupaten ke provinsi. Tetapi di provinsi pun, penanganan PLTMH tersendat karena tidak tersedia anggaran operasional.
"Memang masih ada bagian yang menangani energi di kabupaten tetapi digabung bersama dinas lain," ujarnya.
Seperti di Kabupaten Flores Timur dan Sumba Barat penanganan energi di bagian sumber daya alam, sedangkan di kabupaten lain digabung bersama Bappeda. Adapun di Belu dan Alor digabung bersama dinas perindustrian setempat.
Rusaknya pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah itu sangat disayangkan karena dibangun dengan anggaran sekitar Rp7 miliar. Sebenarnya operasional EBT tidak butuh biaya besar.
"Gaji petugas operasional di PLTMH Mauhalek hanya Rp500 ribu per bulan. Petugas hanya membersihkan pembangkit agar tidak tersumbat," kata Paulus.
Dia berharap pengelolaan pembangkit EBT di NTT dapat ditangani melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sehingga aspek keberlanjutannya tetap terjaga. NTT juga memiliki potensi besar terutama tenaga surya, serta panas bumi, angin, dan biogas. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT Ignatius Rendroyoko
mengatakan selama semester satu 2019, PLN berhasil menambah kapasitas listrik sebesar 6,92 megawatt (Mw) khusus dari EBT.
"Dengan penambahan itu, total kapasitas pembangkit dari EBT mencapai 22,72 Mw," katanya.
Penambahan kapasitas listrik 6,92 Mw EBT itu bagian dari penambahan 44 Mw selama enam bulan pertama 2019 tersebut. Penambahan kapasitas listrik itu juga mendorong penambahan pelanggan menjadi 768.134 rumah tangga sejak Januari-September 2019. Pada akhir 2019, pelanggan PLN di daerah itu berjumlah 713.619 rumah tangga, atau terjadi penambahan 54.438 pelanggan.
baca juga: Warga Watotutu masih Kesulitan Air Bersih
PLN juga berhasil menambah 376 jaringan transmisi kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk sebanyak 235 mega volt ampere (MVA).
"Penambahan kapasitas listrik atas dukungan pemerintah pusat dan daerah, CSR PLN, sinergi BUMN, dan beberapa badan usaha lainnya yang diterima penerima manfaat 21.803 sambung listrik gratis," tambanya. (OL-3)
