Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri ESDM dan mantan Menteri Purnomo Yugiastoro menyarankan ada kajian ulang ketersediaan penduduk sebuah wilayah untuk pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Meski sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan energi, namun dalam 100 tahun mendatang PLTN belum akan terealisasi.
Pendiri Purnomo Yusgiantoro Center ini menyampaikan hal itu usai berbicara seminar Penguatan Ketahanan Energi untuk Mendukung Ketahanan Nasional di Gedung Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta Kamis (28/11/2019).
"Selama ini kebutuhan energi untuk listrik terbesar ada di Jawa. Dan 15 tahun yang lalu kita sempat mengusulkan pendirian PLTN di Gunung Muria namun ditolak masyarakat," kata Purnomo.
Meski secara infrastruktur kelistirkan untuk PLTN dinilai siap, namun pendirian PLTN harus dikaji ulang. Padahal faktor memberikan harga energi yang terjangkau (affordability) dan menerima jenis energi tertentu (acceptability) sangat penting. Langkah ini, lanjutnya, juga perlu dilakukan pada Kalimantan Barat serta Bangka Belitung yang menyatakan bersedia menjadi daerah pertama memiliki PLTN di Indonesia.
"Sekarang saya enggak tahu itu sebab penolakan itu terjadi lima belas tahun lalu. Sekarang seharusnya disurvei lagi mau lagi apa enggak? Demikian juga teknologi dan bahan bakunya, perlu dikaji," tambahnya.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Rinaldy Dalimy yang turut menjadi pembicara menyatakan meski tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional, tapi PLTN menjadi pertimbangan dan pilihan terakhir .
"Ada risiko dalam penerapan teknologi nuklir baik untuk persenjataan, pertanian, kesehatan maupun kelistrikan. Senjata berisiko ledakan, pertanian dan kesehatan berisiko pada limbah, energi listrik berisiko kecelakaan," jelasnya.
Selain itu, keberadaan Indonesia yang berada di area the ring of fire serta daerah rawan gempa menghadirkan ancaman bencana alam yang tidak bisa diprediksi dan membahayakan instalasi. Tidak hanya itu penggunaan teknologi asing serta pembelian uranium akan meningkatkan subsidi listrik dan ketergantungan dengan negara lain.
"Saya memastikan dalam 100 tahun kedepan, PLTN belum akan hadir di Indonesia," ujarnya yakin.
Dalimy memaparkan Indonesia memiliki beragam jenis energi terbarukan yang bisa digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Ada tenaga angin yang sudah dimanfaatkan di Sulawesi Selatan. Kemudian ada tenaga ombak, hydrogen, tenaga air yang dielektrolisa, dan konversi energi termal lautan (OTEC). Indonesia memiliki potensi besar ketiga di
dunia untuk OTEC ini.
baca juga: Cegah Rentenir, BumDes Cisayong Buka Usaha Simpan Pinjam
"Persoalan utamanya untuk mengelola energi itu dibutuhkan dana besar. Disinilah peran perguruan tinggi, membuat yang mahal menjadi murah," terangnya.
Pakar Geologi Vulkanologi Surono atau biasa dipanggil Mbak Rono menyatakan konsep ketahanan energi haruslah pula dibarengi dengan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. (OL-3)
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 mengambil tema Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action.
Instalasi panel surya merupakan lanjutan dari proyek serupa di kantor pusat Mowilex di Jakarta pada 2022 lalu.
Amerika Serikat dan Rusia sepakat memulihkan komunikasi militer tingkat tinggi guna mencegah eskalasi nuklir. Simak detail kesepakatan di Abu Dhabi ini.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Program FIRST bukan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada awal 2026. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum keras kepada Iran.
Skandal besar guncang Tiongkok. Jenderal Zhang Youxia diduga bocorkan rahasia nuklir ke AS dan terlibat korupsi.
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengusulkan pembekuan program nuklir Korea Utara dengan imbalan kompensasi, sekaligus meminta Tiongkok menjadi mediator.
Korea Utara memperingatkan bahwa ambisi nuklir Jepang harus dihentikan 'dengan biaya apa pun' karena dinilai mengancam stabilitas Asia dan keamanan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved