Masa Transisi Darurat Bencana Gempa NTB Diperpanjang

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan bahwa pemerintah sepakat untuk memperpanjang masa transisi darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu sebagaimana hasil rapat koordinasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB dan Sulawesi Tengah yang digelar oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Terkait masalah status transisi darurat di NTB yang akan berakhir pada 31 Desember tahun ini, hasil kesepakatan tadi akan diperpanjang. Apakah nanti 3 bulan atau 4 bulan, itu tergantung dari hasil evaluasi pemerintah provinsi yang nantinya akan memutuskan perpanjangan berapa lama," kata Doni usai pertemuan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

Pertimbangan perpanjangan masa transisi tersebut, terang Doni, adalah apabila status tanggap darurat selesai pada akhir Desember 2019, itu berarti BNPB tidak bisa lagi menggunakan dana siap pakai. Dengan begitu, dana yang digunakan nantinya adalah dana hibah.

"Kalau dana hibah berarti prosesnya relatif agak lama. Sementara, sejauh ini pengerahan pasukan TNI dan Polri menjadi tulang punggung bagi percepatan pembangunan rumah rusak berat, sedang dan ringan di NTB. Kenapa harus diperpanjang? Supaya ada ruang yang lebih luas," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Konsep Rumah Tahan Gempa Diterapkan di Ambon

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lanjut Doni, juga memberikan arahan agar ada solusi dimana masyarakat bisa menerima bantuan dana jaminan hidup tanpa perlu menunggu masa tanggap darurat selesai.

"Tadi usulan dari rapat, hal itu harus paralel, mengingat masyarakat yang jadi korban telah menunggu dengan waktu yang cukup lama. Tadi Bapak Wapres telah meminta kepada Wamenkeu untuk bisa mencarikan satu solusi sehingga bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat melalui Kemensos, itu bisa disalurkan lebih cepat," jelasnya.

Adapun terkait penanganan paska bencana di Sulawesi Tengah, kata Doni, sudah tersalurkan bantuan dana stimulan sekitar Rp 1,9 triliun yang sudah masuk ke rekening daerah untuk masyarakat yang terdampak rumah rusak berat, sedang dan ringan.

"Selain itu, sudah ada dana stimulan tahap pertama sebesar Rp 235 miliar yang berasal dari bantuan luar negeri untuk rumah rusak berat, di situ sebanyak 4.522 unit rumah. Sementara rumah relokasi yang akan dibangun oleh PUPR dan beberapa donor lainnya mencapai lebih dari 11 ribu unit rumah," terangnya.

Mengenai warga di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, yang sempat menolak untuk direlokasi, terang Doni, pihaknya menggunakan pendekatan kultural, keagamaan dan personal. Relokasi, kata dia, perlu dilakukan karena bencana di Palu adalah bencana yang berulang.

"Itu kita imbau secara persuasif dan semakin banyak sekarang yang bersedia setelah mendapatkan penjelasan. Penjelasan tidak bisa dilakukan dalam forum resmi, tapi tim kami minta datang door to door," tandasnya. (OL-4)