JUMLAH pemohon pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Polres Cianjur, Jawa Barat, melonjak signifikan kurun tiga hari terakhir. Kondisi tersebut menyusul dibukanya penerimaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil.
"Sesuai informasi dari Satintelkam Polres Cianjur, pemohon SKCK kurun tiga hari ini ada peningkatan. Biasanya, rata-rata per hari melayani 100 pemohon, sekarang melonjak rata-rata 300 pemohon per hari," terang Wakapolres Cianjur Komisaris Jaka Mulyana kepada Media Indonesia, Kamis (14/11/2019).
Tidak ada kendala berarti selama pelayanan SKCK. Para petugas di Satintelkam sudah mengantisipasi sebelumnya bakal terjadi lonjakan permohonan pembuatan SKCK, satu di antaranya ketersediaan blangko.
"(Blangko) sementara ini masih berjalan. Sejauh ini ketersediaannya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tentu kalau nanti kekurangan (blangko), kita akan koordinasi dengan satuan atas," tuturnya.
Lonjakan permohonan SKCK tak hanya terjadi saat ada informasi penerimaan CPNS saja. Pada momentum lain, seperti pembukaan lowongan pekerjaan massal di perusahaan-perusahaan swasta ataupun rekrutmen anggota TNI/Polri, permohonan pembuatan SKCK, juga melonjak signifikan.
"Termasuk juga saat kelulusan sekolah. SKCK ini jadi salah satu syarat utama administrasi melamar pekerjaan dan keperluan lainnya," tandas Jaka.
Sementara itu, kuota penerimaan CPNS tahun ini di Kabupaten Cianjur sebanyak 159 orang. Formasinya untuk tenaga teknis sebanyak 100 orang dan tenaga kesehatan 59 orang.
"Kalau untuk ajuan, kita usulkan sekitar 250 formasi berdasarkan anjab (analisis jabatan) di setiap perangkat daerah. Tapi yang menyetujuinya
pemerintah pusat. Kuota yang disetujui pusat sebanyak 159 formasi," terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra.
Jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hingga saat ini mencapai 13 ribuan. Hasil penghitungan, jumlah kekurangan pegawai di kisaran 4 ribu-5 ribu orang. Setiap tahun, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Cianjur yang memasuki masa pensiun rata-rata mencapai 600 orang.
baca juga: Pelaku Bom Bunuh Diri Medan Ejek Jokowi di Youtube
"Kalau berbicara kekurangan pegawai, relatif cukup banyak yang dibutuhkan. Tapi itu juga kan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran," pungkas Tohari. (OL-3)
