Pemkab Klaten Rehab 2500 Unit Rumah Tidak Layak Huni

PEMERINTAH Kabupaten Klaten siap merehabilitasi 2.500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) senilai Rp25 miliar. Dana yang diambil bersumber dari APBD Klaten 2019. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kabupaten Klaten, Pramana Agus Wijanarko, melaporkan bahwa jumlah RTLH di Klaten kini masih banyak dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

"Jumlah RTLH di Klaten masih sekitar 20.000 unit. Itu dari hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," jelasnya, Selasa (5/11/2019).

Sebelumnya Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah kabupaten memiliki komitmen untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat.

"Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat itu menjadi komitmen Pemkab Klaten. Karena, hingga saat ini masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni," katanya.

Selain bantuan keuangan pemerintah desa, penanganan RTLH juga dari pemerintah pusat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), dana alokasi khusus (DAK), CSR, dan pemerintah provinsi. Pemkab Klaten pada 2017 mengalokasikan anggaran RTLH Rp16 miliar untuk rehab 1.600 unit, anggaran RTLH 2018 Rp25 miliar untuk 2.500 unit, dan tahun ini rehab 2.500 RTLH dengan dana Rp25 miliar.

Sri Mulyani mengharapkan untuk pelaksanaan program rehab RTLH agar dilakukan dengan gotong royong. Karena, nilai-nilai gotong royong menjadi kunci penting bagi suksesnya pembangunan di Klaten.

baca juga: 8 Balon Wali Kota dan Wakil NasDem Sampaikan Visi Misi

Dana rehab RTLH diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sri Mulyani kepada Camat Prambanan 487 unit, Camat Klaten Tengah 409 unit, Camat Wonosari 454 unit, Camat  Jatinom 422 unit, dan Camat Bayat 668 unit. (OL-3)