DPRD Jawa Barat Akan Ajukan Hak Interpelasi Ke Ridwan Kamil

PARTAI pengusung Ridwan Kamil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan Hak Interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Kita setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur,"€? tegas Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, Selasa (8/10).

Menurutnya, Interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan. Sekaligus Rahmat juga memastikan akan memberi penegasan bahwa mitra pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara sah secara konstitutional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.

"Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pemerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,"  ujarnya.

Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jawa Barat solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.

"Iya, solid. Salah satu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan gubernur betul betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jangan menganggap langkah interpelasi dewan merupakan bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur. Menurutnya interpelasi sesuatu yang biasa dan bukan momok atau menggambarkan ketidakakuran.

"Interpelasi ini diperlukan dengan tujuan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Ini hal biasa dalam berdemokrasi, nggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukan dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya," kata Abdullah.

Abdul menilai, perjalanan satu tahun roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan.

"Jadi, kita melihat ada beberapa hal yang harus disamakan persepsi. Jadi dalam setahun ini masih terlalu banyak retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi," ujarnya.

Ridwan Kamil yang dinilai terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial ini berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat mengalami penurunan. Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD. Bahkan dalam beberapa hal yang mendasar Jawa Barat ini mundur.

Pola tersebut, menuru Hadi, menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan.

baca juga: 7 ASN Terciduk Main di Mall Saat Jam Kerja

"Ini terlalu sering, akhirnya ada ketidaknyamanan, komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD," ujarnya.

Gubernur lebih suka berbicara dengan media massa daripada DPRD. Abdul memberi contoh salah satunya adalah wacana pemindahan pusat pemerintahan. Ridwan Kamil menyampaikan hal itu bukan di forum resmi seperti rapat paripurna. Tiba-tiba ia menggelindingkan wacana ini kepada media massa yang menimbulkan kehebohan. (OL-3)