Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOTA Balikpapan sebagai pintu gerbang penyangga ibu kota baru meminta anggaran Rp 50 triliun, sebagai biaya pembangunan infrastruktur pendukung. Permintaan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Ia merinci kebutuhan anggaran itu untuk membangun infrastruktur. Di antaranya pembangunan kampus Institut Tekhnologi Kalimantan (ITK), Politekhnik Balikpapan (Poltekba) dan perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional SAMS Sepinggan.
"Angka yang kita ajukan itu kira-kira hampir Rp50 triliun. Untuk beberapa proyek strategis nasional seperti ITK, Poltekba, dan Bandara Sepinggan," ujar Rizal.
Selain itu, pembangunan jalur dari Tol Balikpapan-Samarinda ke Bandara Sepinggan. Rizal mengatakan untuk ITK dan lainnya sudah menyiapkan lahan sekitar
140 hektare.
"Tersisa 160 hektare yang belum dibebaskan. Karena proyek startegis nasional, pembebasan lahannya bisa ditunjang APBN," tutur Rizal.
Ia menyampaikan, sejumlah jalan di Balikpapan yang statusnya jalan negara, masih perlu perluasan dan pengembangan.
"Apalagi, selama ini kondisi jalan di dalam kota masih terlalu sempit karena jalan-jalan kita kan kecil."
Menurut Rizal, pengajuan Rp50 triliun itu tidak termasuk pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang menghubungkan kota ini dengan Penajam Paser Utara.
"Kalau tol ini semua akan dibiayai pihak swasta," bebernya.
Rizal mengatakan, jika proyek-proyek itu tidak dikabulkan jadi proyek strategis nasional, maka ia meminta alokasi dana bagi hasil Kota Balikpapan dinaikkan.
baca juga: Sofyan Djalil Larang Ada Aktivitas di Pulau Balang
"Tapi Pemerintah pusat tetap harus membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pusat pemerintahan," ujarnya.
Ia mengaku telah mengusulkan pada Gubernur Kaltim Isran Noor ihwal lahan provinsi yang masih menganggur. Luasannya mencapai 170 hektare. Lahan ini nantinya bisa dioptimalkan untuk mengembangkan Kawasan Industri Kariangau. (OL-3)
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved