Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH menetapkan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal menjadi titik sentral pusat pemerintahan. Daerah ini, dulunya, dikenal sebagai salah satu pusat industri kayu di Kaltim. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap, pesona Kecamatan Sepaku, memantik pemerintah untuk memilihnya sebagai sentral pemerintahan ibu kota baru. Faktor utama yang mendorong pemerintah memilih wilayah itu lantaran lahannya telah dikuasai negara.
"Tanahnya juga datar. Tidak seperti yang lain, berbukit-bukit. Kalau berbukit cocoknya untuk perumahan," papar Bambang, dalam kunjungannya ke lokasi ibu kota baru, Rabu, (2/10).
Menurutnya, lahan ini telah dikuasai negara dengan luasan sekitar 6.000 hektare. Jika tak ada aral melintang, nantinya di sini bakal dibangun Istana Negara dan pusat pemerintahan yang baru.
"Kalau memilih Sepaku pertimbangannya karena selain lahannya sudah dikuasai negara, wilayah relatif datar. Dengan luas sekitar 6.000 ha, untuk pusat pemerintahan," ungkap Bambang.
Sebalilknya, wilayah lain di sekitarnya memiliki kontur tanah berbukit-bukit. Sehingga dinilai lebih cocok untuk daerah pemukiman dan area pengembangan. Pertimbangan lainnya, sambung Bambang, pemerintah kemungkinan memilih Desa Telemow lantaran izin yang diberikan pada perusahaan yang menggunakan lahan ini masuk hutan tanaman industri (HTI).
"Sehingga pemerintah bisa mengambil setiap saat tanpa harus memberi kompensasi," tegasnya.
Perusahaan, sambungnya juga mengetahui konsekuensinya. Jika sewaktu-waktu lahannya diambil oleh negara, maka pemerintah tidak perlu memberi kompensasi. Kecamatan Sepaku mempunyai lahan seluas 117 hektare. Daerah ini berpenduduk sekitar 31 ribu jiwa. Nantinya, di kecamatan itu akan dibangun gedung-gedung pemerintah termasuk Istana Negara, gedung DPR/MPR, dan kantor-kantor menteri.
Meski sudah dipastikan Kecamatan Sepaku menjadi pusat pemerintahan baru dan titik nol ibu kota baru, tapi belum ditentukan pasti desanya. Namun kemungkinan besar berada di Desa Telemow. Bambang memproyeksikan, Sepaku tak hanya diisi berbagai gedung pemerintah, melainkan fasilitas penunjang lain.
"Seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana lain untuk menopang perekonomian kawasan."
Pemerintah juga berkomitmen menjaga lingkungan. Pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tetap menjaga ekosistem hutan. Termasuk rencana dibangunnya konservasi orangutan.
"Namanya Samboja Lestari, dan ini akan menjadi fokus ibu kota. Pemerintah bakal menjaga keseimbangan lingkungan," terang Bambang.
Pemerintah tidak khawatir meski tahun lalu daerah ini pernah ditimpa musibah. Pada April 2018, Desa Telemow mengalami bencana longsor. Terutama di RT 6 dan RT 7. Puluhan jiwa dari 15 kepala keluarga sempat mengungsi. Bambang juga memberi apresiasi atas kesiapan Pemrpov Kaltim dan Pemkab PPU serta Pemkab Kukar. Termasuk masyarakatnya yang sangat mendukung dengan antusias.
"Kita bisa melihat Kaltim sangat siap dan sangat antusias dengan rencana pembangunan ibu kota baru ini," ujarnya.
baca juga: Saat Pemaparan Ibu Kota Baru Lampu Mati
Dukungan masyarakat setempat dinilainya sangat besar sehingga akan membantu kemudahan proses pemindahan dan pembangunan infrastruktur ibu kota baru. Rombongan juga meninjau ke daerah konsesi hutan tanaman industri milik PT ITCI Hutani Manunggal. Daerah konsesi HTI ini berada di Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Kelurahan Pemaluan, menurut Bambang, rencananya bakal dijadikan kawasan pengembangan. Sebab, kondisi lahannya yang bergelombang.(OL-3)
Desain yang ramah lingkungan dan mengangkat kekhasan Indonesia mengantarkan Nagara Rimba Nusa menjadi desain calon ibu kota negara baru Indonesia.
Sofian bukanlah orang baru dalam dunia perencanaan dan tata kota. Setelah menyelesaikan studi master di University of New South Wales, Australia, pada 1999
‘THE chief function of the city is to convert power into form, energy into culture, dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity’.
Rencana integrasi transportasi Jabodetabek ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).
Ada rencana Bappenas untuk melakukan tukar guling gedung milik pemerintah kepada pihak swasta guna mendapat dana tambahan pemindahan ibu kota.
Beberapa masalah akan tetap berada di Jakarta di antaranya urbanisasi, isu kriminalitas, polusi udara, dan transportasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved