Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH akan membangun pusat industri digital di Kalimantan Timur. Hal ini menyusul penetapan Benua Etam sebagai ibu kota baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan hal itu dalam talkshow ibu kota baru, bertajuk: Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru NKRI.
Agenda dihadiri para pimpinan media massa nasional dan lokal di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (1/10) malam. Hadir pula Gubernur Kaltim Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan pejabat lainnya.
Acara ini dimotori Jurnalisme Profesional untuk Bangsa: perkumpulan insan pers yang dinahkodai mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Margiono.
Bambang mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan ibu kota baru sebagai pusat pengembangan digital. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan membangun universitas berkelas dunia dengan fokus pada keilmuan yang sesuai.
Baca juga : Ibu Kota Pindah, Bekas Gedung Pemerintahan akan Diubah Jadi RTH
"Kami (Bappenas) akan membangun ibu kota baru sebagai pusat pengembangan digital," ungkap Bambang. Hal ini akan diarahkan menjadi sektor perekonomian baru di masa depan.
Bambang menjelaskan, tahap awal, universitas berkelas dunia dengan fokus pada fakusltas sains, teknologi, dan matematika.
"Nantinya tetap ada industri digital yang berbasis syarat ilmu pengetahuan," jelas Bambang.
Menurutnya, pembangunan universitas kelas dunia dan pusat pengembangan digital diproyeksikan bakal menyumbang perekonomian bagi ibu kota baru.
Tak hanya pengembangan pusat digital dan kampus berkelas dunia. Nantinya, sektor pariwisata di ibu kota baru juga bakal dikembangkan.
"Yang pasti kita bisa melihat potensi teluknya yang berdekatan ibu kota," ujarnya.
Ia menilai wilayah ibu kota yang berbukit bukit jarang sekali dimiliki negara lain. Kalau pun ada, kondisinya sudah tidak kondusif.
"Di ibu kota baru ini nantinya bukan sekadar kumpulan kantor-kantor pemerintahan yang setelah selesai jam kerja akan sepi. Tapi, lebih dari itu. Kota ini akan dibuat lebih hidup dan menarik," kata ujar Bambang.
Pada Rabu (2/10), 4 menteri kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla akan berkunjung ke lokasi ibu kota baru,di ITCI-Maridan, Sepaku-Semoi.
Kelima menteri tersebut ialah Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljonow, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Mereka juga akan didampingi pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (OL-7)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
RACUN Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga jadi film horor terbaru Rizal Mantovani, yang total tahun ini setidaknya sudah menyutradarai enam judul horor.
Mentan memastikan semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di daerah itu kini menjadi tujuh.
KPK mengaku sudah pernah terbang dari Jakarta ke Kalimantan untuk mencari bukti kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Permata Borneo merangkul seluruh elemen masyarakat Desa Martadinata untuk berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan hutan secara bijaksana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved