Kamis 29 Agustus 2019, 17:15 WIB

Ibu Kota Pindah, Bekas Gedung Pemerintahan akan Diubah Jadi RTH

Rifaldi Putra Irianto | Megapolitan
Ibu Kota Pindah, Bekas Gedung Pemerintahan akan Diubah Jadi RTH

MI/RAMDANI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hadir dalam acara keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara,

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memanfaatkan lahan-lahan di Jakarta yang nantinya ditinggalkan saat ibu kota negara jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Namun, Anies belum merinci pemanfaatan lahan yang akan ditinggalkan. Dia tengah menunggu langkah-langkah pemerintah pusat terkait perkantoran milik negara di ibu kota saat ini.

Baca juga: Anies: Jakarta Tetap Jadi Pusat Perekonomian Indonesia

"Mengenai pemindahan ibu kota, kita tunggu saja dari pemerintah pusat langkah-langkahnya. Tapi saya percaya bahwa lahan-lahan yang semula digunakan perkantoran itu akan menjadi tempat kegiatan yang berdampak bagi perekonomian dan lingkungan," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (29/8).

Ia mengusulkan menjadikan lahan-lahan tersebut menjadi lahan komersial dan juga ruang terbuka hijau (RTH). "Kemarin saya sampaikan sebagian tentu akan menjadi perkantoran, akan menjadi wilayah komersial, ini saya juga mengusulkan sebagian bisa menjadi taman kota, " sebutnya.

Dikatakannya, sehingga nantinya lahan-lahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun menggerakan perekonomian Jakarta. "Satu, efek lingkungan hidup baik. Kedua, untuk komersial itu akan menggerakkan perekonomian karena ada kegiatan pembangunan dan itu menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Baca juga: Nasib Pencari Suaka di Kalideres Ditentukan Akhir Bulan Ini

Dapat diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota ini sesuai dengan hasil kajian pemerintah berdasarkan risiko bencana minimal serta lokasi yang strategis. Presiden juga menjamin akan tetap mendukung penyelesaian masalah di Jakarta seperti kemacetan, kesehatan, air bersih, banjir, dan sampah meskipun tidak lagi berlabel ibu kota. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More