Dinas PUPR Cianjur Gandeng TP4D Kawal Proyek Strategis

SEJUMLAH pengerjaan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dikoordinasikan dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri setempat. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

"Untuk yang sifatnya strategis, itu ada kerja sama dengan TPD4 Kejaksaan Negeri Cianjur," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, Dedi Supriadi, kepada Media Indonesia, Senin (23/9).

Proyek strategis yang dimaksud Dedi di antaranya yang pagu anggarannya bernilai tinggi serta bisa berdampak sosial cukup besar terhadap masyarakat. Dedi tak menyebut proyek strategis mana saja yang dikerjasamakan pengawalannya ke TP4D Kejari Cianjur.

"Nanti untuk detail proyek yang dikerjasamakan konfirmasinya ke bidang," ungkap Dedi.

Bagi Dedi, adanya keterlibatan TP4D pada pengawalan pengerjaan pembangunan tentu banyak membantu. Artinya, dari sisi aturan hukum, keberadaan TP4D bisa jadi semacam alarm karena mengingatkan kalau ada indikasi penyalahgunaan.

"Kalau dari sisi hukum, mereka (TP4D) lebih tahu dan paham. Makanya, untuk aspek legalitas hukum formalnya sangat membantu karena kami awam," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Yudhi Sufriyadhi, menuturkan sejauh ini kinerja TP4D Kejaksaan Negeri Cianjur sudah berjalan cukup efektif. Artinya, dalam berbagai pembangunan tersebut tidak terjadi indikasi penyalahgunaan anggaran ataupun perbuatan melawan hukum.

"Peran TP4D sampai sekarang berjalan efektif di Kabupaten Cianjur," kata Yudhi, belum lama ini.

Pengawalan proses pembangunan yang dilakukan TP4D dilakukan secara detail. Artinya, setiap termin progres pembangunan dipastikan selalu dievaluasi secara rutin.

"Tim kami juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah pengerjaan sudah sesuai spek atau tidak," kata dia.

baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bagikan 100 Helm Untuk Tenaga Kerja

Hadirnya TP4D, sebut Yudhi, dalam rangka mengawal agar tak terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Di samping itu, Kejaksaan Negeri Cianjur juga memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pendampingan hukumnya.

"Jadi pengawalannya double cover. Alhamdulillah, sepanjang pendampingan yang dilakukan TP4D tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan melawan hukum," tegasnya. (OL-3)