RS Sambang Lihum Siap Dikembangkan Skala Internasional

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan mengembangkan RS Jiwa Sambang Lihum menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Prevalensi gangguan kejiwaan di Kalsel meningkat seiring pertambahan penduduk.  Direktur RS Jiwa Sambang Lihum Kalsel, Dharma Putera mengatakan keberadaan RS Jiwa Sambang Lihum perlu dikembangkan seiring pertumbuhan penduduk. Apalagi Kalimantan berencana menjadi ibukota negara.

"Kita telah merancang pembangunan RS Jiwa Sambang Lihum menjadi rumah sakit bertaraf internasional, terlebih adanya wacana Kalsel menjadi ibukota negara," kata Dharma Putera, Kamis (22/8).

Namun diakuinya pembangunan dan pengembangan RS Jiwa Sambang Lihum tidak mudah karena diperkirakan memakan biaya Rp1,6 triliun. Sejauh ini RS Jiwa Sambang Lihum merupakan RS Jiwa tipe A dan menjadi rujukan di Kalimantan. Selain melayani pasien jiwa, RS Jiwa Sambang Lihum juga menjadi pusat rehabilitasi atau Poliklinik Napza serta pelayanan penyakit dalam (internist).

"Kita ini rumah sakit tipe A dengan kategori pelayanan paripurna, tetapi kita menghadapi kendala anggaran yang minim dan kurangnya tenaga medis," ungkapnya.

Lebih jauh Dharma mengatakan prevalensi gangguan kejiwaan masyarakat di Kalsel terus meningkat. Salah satunya adalah masalah pertumbuhan penduduk dan kehidupan yang dihadapi. Angka prevalensi gangguan kejiwaan di Kalsel diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa dari 3,8 juta penduduk. Dari angka itu ada 6.000 ribu orang mengalami sakit jiwa dan 10
persennya harus dirawat di rumah sakit. Karena itu pengembangan RS Jiwa Sambang Lihum sangat diperlukan.

Pada bagian lain, organisasi lingkungan di Kalsel menilai pemerintah perlu mengkaji ulang kelayakan provinsi penghasil batu bara nomor dua terbesar di Indonesia tersebut ditetapkan sebagai ibukota negara. Dalam diskusi sejumlah organisasi lingkungan di Kalsel, beberapa waktu lalu disebutkan banyak persoalan yang harus diselesaikan sebelum
pemerintah menetapkan provinsi mana di Kalimantan sebagai ibukota negara.

baca juga: Flores Timur Waspadai Wabah Diare

"Pemerintah harus melakukan pengkajian secara komprehensif terkait rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan terutama Kalsel yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat," ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. Persoalan dimaksud antara lain persoalan kerusakan lingkungan
dampak aktivitas pertambangan yang menyisakan lobang-lobang raksasa, ancaman bencana tahunan berupa banjir, tanah longsor juga masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini terjadi. Persoalan lain menyangkut keberadaan dan konflik yang berkaitan dengan masyarakat adat. (OL-3)