Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kelompok tani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendapat bantuan program irigasi tanah dangkal (Irdang) dari Kementerian Pertanian. Program tersebut diharapkan bisa menjadi solusi pemenuhan pasokan air untuk lahan pertanian saat dilanda kekeringan.
Satu di antara kelompok tani yang mendapat bantuan Irdang di Kabupaten Sukabumi yakni Kelompok Tani Manggu Jaya di Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhanratu. Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Manggu Jaya itu rata-rata menggarap komoditas padi dan hortikultura.
Bantuan irigasi tanah dangkal itu alokasinya untuk pembuatan 1 unit sumur bor, 3 unit bak penampungan air, pemasangan instalasi listrik, pipa, dan mesin sedot air. Kelompok Tani Manggu Jaya membuat irigasi tanah dangkal sedalam 30 meter. Nanti, debit air dari irigasi tanah dangkal itu diharapkan bisa mengairi lahan pertanian seluas 30 hektare.
"Sumur bor itu berfungsi mengalirkan air ke lahan pertanian. Jadi nanti petani tak lagi pusing mencari sumber air bagi lahan pertanian mereka," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah IV Palabuhanratu, Ira Nuryanti, Senin (22/7).
Ira menambahkan bantuan pembuatan sumur bor ini sangat bermanfaat bagi petani yang butuh penyediaan air untuk mengairi lahan pertanian mereka. Keuntungan lainnya, lanjut dia, pada musim tanam tiba, lahan pertanian mereka akan terus teraliri air walaupun memasuki kemarau.
"Nanti tidak ada lagi istilah petani mengalami gagal panen akibat kekeringan. Penyaluran bantuan anggaran pembuatan sumur bor bagi kelompok tani ini akan dilakukan secara bertahap. Memang tidak semua kelompok tani di Wilayah IV Palabuhanratu menerima bantuan ini karena ada skala prioritas," tuturnya.
Baca juga: Mitigasi Kekeringan, Jasa Tirta II Jaga Pasokan Air
Jika lahan pertanian sangat kritis karena kurang pasokan air atau tidak memiliki sumber mata air sama sekali, maka pihaknya akan mengusulkan ke pusat agar mendapat bantuan sumur bor.
"Mudah-mudahan tahun depan kelompok tani yang belum menerima bantuan bisa terakomodir semuanya," imbuhnya.
Ketua Kelompok Tani Manggu Jaya, Hamdilah, mengaku terbantu adanya sumur bor saat pasokan air kurang akibat kemarau. Saat ini, irigasi tanah dangkal masih dalam tahap pengerjaan pembuatan sumur bor. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan bak penampungan air.
"InsyaAllah, ke depan sumur bor ini akan kita rawat sebaik-baiknya. Kalau sudah ada sumur bor, penyediaan air untuk mengairi lahan pertanian akan lebih mudah. Atas nama pribadi dan seluruh anggota Kelompok Tani Manggu Jaya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dan UPTD Pertanian Wilayah IV Palabuhanratu. Semoga bantuan sumur bor ini akan lebih bermanfaat bagi lahan pertanian kelompok kami," ucap Hamdilah.
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Palabuhanratu, Winda Widyawati, menegaskan pengerjaan pembuatan sumur bor dalam program Irdang harus mengacu gambar dan spesifikasi teknis yang dibuat konsultan perencanaan. Jika asal-asalan atau bukan pada titik koordinat sumber air dan jauh dari lahan pertanian, maka keberadan irigasi tanah dangkal akan menjadi sia-sia.
"Konsultan membuat perencanaan dan titik koordinat pengeboran sumur itu atas dasar masukan dari BPP dan UPTD. Kalau tidak sesuai perencanaan, maka menyalahi aturan," ungkap Winda.
Pihaknya tidak mau mendengar ada kelompok tani penerima bantuan sumur bor punya keinginan sendiri-sendiri lalu mengabaikan spesifikasi teknis yang dibuat konsultan.
"Nanti dinas penyalur bantuan juga yang kena getahnya akibat ulah mereka (kelompok tani)," tandasnya.(OL-5)
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved