Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumardin Sulaiman, yang tidak lain adalah kakak kandung Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman diperiksa Panitia Khusus Hak Angket DPRD Sulsel, Senin (15/7). Pada sidang yang digelar di ruang sidang DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo tersebut mencuat isu dugaan telah terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dalam proses lelang jabatan pejabat tinggi pratama yang dilakukan Pemprov Sulsel.
Sumardin Sulaiman dinilai mendapatkan posisinya saat ini, karena ia adalah kakak kandung Andi Sudirman Sulaiman, meski ada proses lelang jabatan.
Sumardin pun mengklarifikasinya dengan mengatakan jika dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perindustrian di Kabupaten Bone, Sulsel itu, telah mengikuti semua prosedur dan tahapan lelang jabatan di Pemprov Sulsel.
"Saya hanya melalui prosedur, bukan cuman di provinsi, karena kami 12 bersaudara pak. Semuanya kalau begitu KKN semua. Kami berkerja dengan baik sesuai dengan anturan," kilah Sumardin.
Sumardin juga menjelaskan, sebelum menjadi Kepala Bapenda Sulsel, ia merupakan seorang pekerja keras yang selalu terjun langsung ke lapangan. Sebelumnya, dengan dukungan 60 angota dewan DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
baca juga: Polisi Pastikan Tersangka Mutilasi Dijerat Hukuman Mati
Hak angket mencuat lantaran terjadi kontroversi surat keputusan (SK) Wagub Sulsel tentang pelantikan 193 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup Pemprov Sulsel, lalu manajemen PNS, dan dugaan KKN termasuk pelaksanaan APBD Sulsel tahun 2019 yang serapannya sangat rendah. (OL-3)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved