Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PERTENGAHAN Januari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan daftar kota terkotor seluruh Indonesia. Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam daftar kota terkotor untuk kategori kota kecil.
Bupati Manggarai, Deno Kamelus, mengakui penilaian KLHK sesuai fakta. Ruteng memang kota kotor. Predikat kota kecil terkotor, kata Deno, mesti dilihat sebagai cambuk untuk menyadarkan semua pihak untuk bersama-sama peduli terhadap kondisi lingkungan di daerah itu.
Waktu terus berjalan. Namun lima bulan usai mendapat predikat tersebut, belum terlihat keseriusan Pemkab Manggarai untuk mengatasi masalah sampah. Upaya yang terlihat, tak lebih dari sekadar beberapa kegiatan kerja bakti pungut sampah setiap Jumat.
Namun, wajah kota masih terlihat kotor. Jalan-jalan utama dari empat pintu masuk kota masih terlihat dikotori sampah. Beberapa titik dijadikan tempat pembuangan sampah warga lantaran minimnya tempat penampungan sampah sementara atau transfer depo.
Tak hanya itu, di kantor-kantor pemerintah pun terlihat sampah menumpuk tak terurus. Bahkan, di Kantor Bupati Manggarai juga terlihat tumpukan sampah.
Pantauan Media Indonesia, Selasa (11/6) pagi, sampah di kantor orang nomor satu di daerah itu dibiarkan menumpuk. Kondisi tersebut terpantau sudah berlangsung selama hampir satu bulan.
Sampah terdiri atas kotak snack, gelas air mineral, plastik, kertas, dan rumput itu berserakan di tempat parkir kendaraan bagian kiri belakang kantor.
Di antara tumpukan sampah, terdapat beberapa mobil tua. Juga beberapa kendaraan yang diparkir.
Tak hanya mengotori halaman parkir, sampah juga mengotori got di sekitarnya. Kondisi sampah tersebut, semakin lama semakin banyak. Namun belum terlihat upaya untuk membersihkan dan mengangkut ke tempat pembuangan.
Baca juga: Pemkab Tapanuli Utara Siapkan Dana Pembangunan Universitas Negeri
Bupati Manggarai yang dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp, tak menanggapinya. Sementara Plt Sekda Anglus Angkat yang dihubungi melalui selulernya mengatakan dirinya sedang sibuk.
"Maaf, saya sedang sibuk. Sedang ada rapat," kata Anglus.
Namun hingga Selasa sore, mereka tak mengomentari soal tumpukan sampah tersebut.
Selain tumpukan sampah di kota termasuk di kantor-kantor pemerintah, masalah sampah di Manggarai juga terjadi di tempat penampungan akhir (TPA) di Ncolang-Poco.
Tak adanya pengelolaan yang baik menyebabkan polusi yang hebat dirasakan warga sekitar. Bau tak sedap, asap, dan wabah lalat serta wabah penyakit dirasakan warga sekitar.
Warga Desa Poco, Kecamatan Wae Rii sebagai pihak yang dirugikan akhirnya menolak keberadaan TPA tersebut. Mereka mendesak Pemkab Manggarai untuk menutup TPA tersebut dan mencari tempat lain yang tidak merugikan masyarakat.
Namun desakan warga belum bisa dipenuhi. Pemkab Manggarai beralasan, pemindahan TPA butuh kajian, waktu, dan biaya. Selain itu, Pemkab juga berencana untuk memperluas TPA yang ada. (OL-1)
Kesepakatan skema pengelolaan sampah ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengelolaan sampah dari kedua daerah.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia untuk mengisi momen kemerdekaan HUT ke-80 RI dengan kegiatan positif. Lebih dari sekadar upacara,
TPA Sarimukti belum sepenuhnya konsep sanitary landfill itu diterapkan karena anggaran pengadaan tanahnya sebelumnya digunakan untuk pemadatan di zona 2 dan 3.
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
"Perjalanan 65 tahun merupakan perjalanan syukur dan menjadi sebuah pertarungan untuk memenangkan nilai-nilai kebaikan serta kasih di tengah kehidupan.
Sebanyak 249 nakes yang dipecat sebagian besar mengikuti demonstrasi menuntut kenaikan gaji dan menambah kursi untuk PPPK.
Keputusan tersebut dinilai sebagai pengabaian hak masyarakat adat Pocoleok sekaligus menjadikan mereka sebagai tumbal pembangunan.
SEBANYAK 60 pelari dari berbagai daerah mengikuti kegiatan amal lari Ultra Marathon Jelajah Timur yang dilaksanakan hari ini hingga Sabtu (29/10).
"Yang pasti sebagai warga negara yang taat hukum, saya sudah memenuhi undangan kepolisian untuk memberikan keterangan terkait isu yang beredar belakangan ini."
Meldyanti disebut-sebut terlibat dalam skandal jual beli proyek yang diungkap seorang kontraktor, Adrianus Fridus alias Anus, akhir Agustus lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved