Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
JALAN nasional di ruas Jawa Tengah siap digunakan pemudik lebaran. Hal ini lantaran penanganan perbaikan pada sejumlah jembatan dan jalan berhasil diselesaikan lebih cepat, di antaranya pekerjaan duplikasi Jembatan Kolonel Sunandar di jalan Pantai Utara wilayah Kudus serta pembangunan Jembatan Progo dan Jembatan Galeh di Temanggung.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Soebagiono mengatakan pihaknya memang diperintah oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dinilai dapat mengganggu arus mudik.
“Ada beberapa kegiatan yang dinilai dapat ganggu arus mudik, (namun) duplikasi jembatan di Kudus udah selesai, duplikasi jembatan di Temanggung juga sudah selesai. Kemudian beberapa lintas selatan juga ada (pekerjaan) rigid yang sudah kita selesaikan, secara umum di Jawa Tengah sudah siap,” ungkap Soebagiono melalui keterangan resmi, Senin (27/5).
Hal tersebut disampaikan Soebagiono kepada rombongan anggota Komisi V DPR saat melakukan kunjungan kerja mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung kelancaran arus mudik lebaran di Semarang-Solo, Jumat (24/5).
Dia pun menambahkan secara umum di Jawa terdapat lima lintas yang dapat digunakan oleh pemudik yaitu lintas Pantai Utara, lintas Tengah, lintas Selatan, lintas Pantai Selatan, dan lintas tol Trans-Jawa.
Baca juga: Menteri PUPR dan Komisi V DPR Cek Tol Pandaan-Malang
Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, persentase kemantapan jalan nasional di Jawa sebesar 92,99% dengan perincian Pantura Jawa sepanjang 1.341 Km (kemantapan jalan 97%), lintas Tengah sepanjang 1.197 Km (kemantapan jalan 97%), lintas Selatan sepanjang 888 Km (kemantapan jalan 98%) dan lintas Pansela 1.405 Km (kemantapan jalan 83%).
Soebagiono juga menjelaskan keberadaan Posko Siaga Sapta Taruna yang didirikan untuk mengantisipasi situasi emergensi seperti tanah longsor maupun banjir yang dapat mengganggu arus lalu lintas kendaraan selama mudik. Bila pemudik menghadapi situasi tersebut, mereka dapat menghubungi call center Bina Marga di 0812-8383-5757 untuk segera mendapat bantuan penanganan.
Beberapa lokasi yang rawan bencana alam di Jawa Tengah, menurut Soebagiono, di antaranya perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah khususnya di selatannya dan juga Wonosobo.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Semarang Akhmad Cahyadi menambahkan agar tidak menganggu kelancaran arus mudik, segala pekerjaan penanganan jalan nasional di wilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dihentikan sementara sejak H-10 hingga H+10.
“Di tempat-tempat tertentu yang kritis tadi, pekerjaan yang belum selesai misalnya pelebaran jalan, pelebaran jembatan dan lain-lain kita siapkan rambu-rambu, terutama pada malam hari, kita berikan lampu neon, kita pasang pembatas berupa barrier,” sebut Cahyadi.
Cahyadi menambahkan soal ketersediaan posko akan diisi oleh petugas yang siaga selama 24 jam dilengkapi alat berat dan material pendukung.
Selain mendapatkan informasi kesiapan jalan dan jembatan di Jateng menghadapi arus mudik, anggota Komisi V DPR juga sempat melintasi jalan tol Semarang-Solo ketika akan mengunjungi Stasiun Balapan Solo.
Ketua rombongan Kunker Ibnu Munzir menyatakan kelegaannya dengan kesiapan jalan nasional maupun jalan tol untuk arus mudik tahun ini. Selain meninjau jalan tol Semarang-Solo, anggota Komisi V DPR juga mengecek kesiapan Bandara Akhmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang serta Stasiun Balapan di Solo.(RO/OL-5)
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved