5 Kali Raih Opini WTP, Kaltara Berpotensi Raih Dana Insentif

UNTUK kelima kalinya, dalam lima tahun terakhir, secara berturut-turut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan Opini Tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini WTP tersebut diserahkan oleh Anggota VI BPK RI Prof H Harry Azhar Azis pada Rapat Paripurna Istimewa ke-3 Masa Persidangan ke-II di DPRD Kaltara, Senin (20/5).

“Setelah melalui hasil pemeriksaan, serta berbagai penilaian dan pertimbangan, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2018. Pencapaian opini WTP ini adalah untuk yang kelima kalinya bagi Pemprov Kaltara," ujar Harry Azhar saat menyampaikan hasil laporan hasil pemeriksaan.

Dikatakannya, Opini WTP diberikan setelah BPK RI para auditor BPK Perwakilan Kaltara melakukan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kaltara TA 2018.

Tim auditor, lanjutnya, melakukan pemeriksaan secara komprehensif dilandasi dengan asas profesionalisme, independensi, dan integritas.

“Ini patut disyukuri, Kaltara sudah 5 kali berturut-turut mendapatkan Opini WTP. Sehingga berpotensi besar akan mendapatkan dana insentif dari Kementerian Keuangan RI,” kata Harry Azhar lagi.

Baca juga: Gubernur Riau Beri Sanksi ASN yang Ikut Gerakan 22 Mei

Ia pun melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kaltara diketahui bahwa penyusunan LKPD Provinsi Kaltara 2017 telah sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Di samping itu, juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern).

Harry juga menjelaskan neraca keuangan Pemprov Kaltara pada 2018. Di antaranya, terkait dengan aset. Disebutkan, pada 2018 total aset yang dimiliki Pemprov Kaltara sebesar kurang lebih Rp6,7 triliun. Meningkat 14% lebih dari nilai aset pada 2017. Nilai utang pada 2018 tercatat Rp511,2 miliar, meningkat 66,8% dari 2017, sebesar Rp300 miliar lebih.

Sedangkan realisasi anggaran 2018, sebut Harry Azhar, sesuai hasil audit. Yakni, dari sisi pendapatan pada 2018 terealisasi Rp2,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,2 triliun.

Begitu juga pada sisi belanja daerah, pada 2018 realisisasinya Rp2,1 triliun atau meningkat 0,4% dibanding 2017.  

“Pada 2018, juga ada kenaikan nilai Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), yaitu sebesar Rp185,8 miliar. Meningkat 34,11% dari tahun 2017 yang Silpanya sebesar Rp140 miliar lebih,” ujarnya.

Selain data neraca, disampaikan juga data makro di Kaltara pada 2018. Salah satunya pertumbuhan penduduk, kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga Indeks Ratio Gini yang rata-rata juga mengalami peningkatan.

“Atas data ini, yaitu korelasi belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan juga IPM, menunjukkan ada peningkatan kinerja yang sangat positif. Hal ini juga salah satu indikasi keuangan di Kaltara baik, dan sangat pantas mendapatkan Opini WTP,” ungkap Harry Azhar.

Selain itu, Harry juga menyampaikan dalam perjalanan pemeriksaan yang dilakukan, tim auditor BPK RI mendapati ada sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Oleh Pemprov Kaltara, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan upaya-upaya perbaikan. Hasilnya, 94,4% dari rekomendasi yang diberikan BPK RI, telah dituntaskan. Tinggal menyisakan delapan rekomendasi, atau 5,6% yang belum ditindaklanjuti.

“Saya sebagai koordinator wilayah timur Indonesia, selama ini memberikan standar agar paling sedikit 80% rekomendasi yang kita berikan ditindaklanjuti. Tapi Kaltara bukan hanya 80%, melainkan 94,4 persen, hampir 100% telah ditindaklanjuti,” tegas Harry Azhar.

Angka kemiskinan
Meski secara umum sudah baik, BPK RI memberikan beberapa catatan untuk Pemprov Kaltara. Di antaranya, soal masih tingginya angka kemiskinan di Kaltara. BPK RI menilai, masih tingginya tingkat kemiskinan perlu mendapat perhatian Pemprov Kaltara. Salah satunya dalam hal penganggaran.

“Kita harapkan ke depan Pemprov Kaltara memberikan porsi yang lebih untuk upaya pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Kaltara pada 2018 mencapai 6,86% atau 49,59 ribu jiwa. Secara jumlah meningkat dibandingkan angka kemiskinan pada pada 2017, yaitu 48.560 orang atau 6,96%.

“Meski dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, Kaltara masih di bawahnya. Secara jumlah masih cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Kami minta ini menjadi perhatian oleh Pemprov Kaltara. Utamanya dalam hal penganggaran, supaya memberikan porsi penganggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan,” ungap Harry Azhar

Menanggapi hal itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengakui masih tingginya angka kemiskinan di Kaltara. Diungkapkan, Provinsi Kaltara merupakan daerah baru yang menarik perhatian masyarakat dari luar untuk berdatangan. Kondisi ini yang menyebabkan, jumlah kemiskinan di provinsi termuda di Tanah Air ini fluktuatif.

“Hampir setiap bulan, setiap hari ada warga dari luar Kaltara yang masuk. Rata-rata mereka datang untuk mengadu nasib, mencari pekerjaan. Dan faktanya, hampir kebanyakan yang datang adalah warga yang tergolong miskin, tidak punya pekerjaan. Jadi wajar jika jumlah kemiskinan di Kaltara cukup tinggi. Tapi lagi-lagi perlu saya sampaikan, itu fluktuatif. Bisa cepat berubah turun, apalagi jika masyarakat pendatang sudah mendapatkan pekerjaan dan meningkat taraf hidupnya,” jelas Gubernur.

Terlepas dari itu, Irianto menegaskan, pihaknya menerima dan menindaklanjuti apa yang menjadi catatan BPK. Pemprov Kaltara sendiri, lanjutnya, sejauh ini sudah melaksanakan berbagai program dalam

Berterima kasih
Ketika kesempatan menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut, Gubernur mengungkapkan, Opini WTP ini merupakan rahmat dari Allah SWT. Sehingga sudah sepantasnya, harus disyukuri.

“Melalui kerja keras, kekompakan, konsistensi, dan keseriusan kita bersama untuk senantiasa berbuat dan bekerja dengan ikhlas, sehingga membuahkan hasil yang membanggakan,” katanya.

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltara, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, serta semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk terwujudkan opini WTP ini.

“Terima kasih dan apresiasi juga diberikan kepada BPK RI perwakilan Kaltara, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang telah bekerja secara professional, melakukan pemeriksaan dan pengawasan, sehingga kita semua bisa bekerja sesuai dengan ketentuan,” kata Irianto.

Opini WTP, kata Gubernur, merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah. Namun berulang kali ditekankan, utamanya kepada jajaran Pemprov Kaltara bahwa opini WTP bukan menjadi tujuan.

“Tujuan utama yang ingin kita dapatkan, bukan sekadar Opini WTP, tapi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” tandasnya.

Opini WTP, imbuhnya, merupakan kewajiban seluruh kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang taat azas, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan selalu berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Gubernur menambahkan, perolehan WTP harus dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Patut disyukuri, berdasarkan data indikator yang ada, kemajuan-kemajuan tersebut telah diperoleh Kaltara.

Pertama, sebut Irianto, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio di Kaltara tercatat sebesar 0,303. Angka ini turun sebesar 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,313. Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, yaitu sebesar 0,389.

Selanjutnya, keberhasilan diukur dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di mana pada 2018, IPM Kaltara sebesar 70.56. Meningkat dibandingkan dengan IPM Kaltara pada 2017, sebesar 69.84. Begitu pun dengan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2018, BPS mencatat, TPT di Kaltara mencapai 5,22 persen atau sebanyak 17.797 orang, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2017 sebesar 5,54 persen (18.315 orang).

“Mengenai rekomendasi BPK yang masih belum ditidaklanjuti, saya minta kepada seluruh OPD untuk segera menyelesaikannya. Begitu pun atas beberapa catatan yang diberikan, ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kita untuk diperbaiki ke depannya,” imbuh Irianto. (OL-2)