Jalan Kabupaten Rusak Ganggu Ekonomi Perdesaan

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan kabupaten dan provinsi yang tak layak. Menurutnya, jalan yang telah dibangun dari dana desa tidak akan efektif bila jalan kabupaten dan provinsi masih rusak.

“Yang jalan kabupaten dan provinsinya baik, ini kelihat­an sekali biaya-biaya produksi dan distribusi di desa itu menurun. Namun, dana desa kurang efektif di desa yang jalan provinsi dan kabupatennya kurang baik,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Forum Perencanaan Musrenbang­nas 2019 untuk Menyusun RKP 2020 di Jakarta.

Eko mengatakan, kolaborasi antara pembangunan dana desa dan pembangunan infra-struktur daerah sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Desa di kawasan transmigrasi misalnya, pendapatan masyarakat bisa meningkat hingga Rp2 juta per bulan.

“Bayangkan saja jika ada 5 juta masyarakat transmigran di seluruh Indonesia, kalau jalan desa sudah diperbaiki, kemudian jalan kabupaten dan provinsi bisa kita perbaiki, ada tambahan income di desa transmigran saja sebesar Rp10 triliun per bulan atau Rp120 triliun per tahun,” ujarnya.

Menurut Eko, perbedaan biaya pascapanen di daerah yang infrastrukturnya terpenuhi dan daerah dengan infrastruktur kurang baik sangat mencolok. Terutama di daerah berbasis perkebunan seperti halnya kelapa sawit. Biaya pascapanen yang rendah, lanjutnya, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Infrastruktur sangat penting untuk kemajuan ekonomi. Bagaimana kita mau tarik investasi kalau biaya logistik dan distribusi masih mahal,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, dana desa dalam empat tahun terakhir telah mampu membangun infrastruktur dengan skala yang sangat masif. Seperti membangun sepanjang 191.600 kilometer jalan desa, 58.931 unit irigasi, dan 5.371 unit tambatan perahu. “Tentunya ini prestasi besar dari kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Terima kasih sudah mengawal dana desa dengan baik,” pungkasnya.

Perbaikan infrastruktur jalan provinsi masih sering menjadi kendala konektivitas dengan perdesaan. Hal itu biasanya terkait dengan kewenangan dan anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Di sisi lain, dana desa yang dikelola pemerintahan desa selain dialokasikan ke infra-struktur, seperti jalan dan jembatan, sebagian dialokasikan untuk usaha produktif. Lebih jauh, beberapa desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (RO/N-1)