Reformasi Birokrasi Penopang Polri Hadapi Tantangan Masa Depan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan penerapan reformasi birokrasi merupakan cara efektif menghadapi dinamika perubahan global yang tidak berujung serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

"Reformasi birokrasi menjadi penopang terwujudnya keamanan masyarakat, konsolidasi demokrasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan," ujar Syafruddin saat memberi kuliah umum bertema 'Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Institusi dan Generasi Polri yang Tangguh Menghadapi Dinamika Masyarakat' di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/4).

Perubahan global yang terjadi saat ini akan memberikan dampak pada dinamika keamanan dengan munculnya berbagai bentuk dan modus baru kejahatan.

"Dulu tidak ada bentuk kejahatan bernama hoaks, sekarang barang itu sudah ramai bermunculan di media sosial tumbuh subur bagai gurita, mendegradasi ruang literasi publik," ungkap mantan Wakapolri ini di hadapan ratusan taruna Akpol.

Untuk itu, lanjut dia, institusi Polri harus siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dan dampaknya. Pemahaman tentang perubahan global yang sedang terjadi saat ini penting bagi para taruna agar saat menjalani masa kedinasan mampu bertindak, paham menggunakan kewenangan dan kekuatan kepolisian secara tepat.

Sehingga saat menjadi pimpinan Polri dapat menghadirkan kebijakan publik yang konsisten dan dinamis menyangga perubahan peradaban. Dengan begitu, Polri akan terus bertahan sebagai leading sector yang mendorong kemajuan bangsa.

Pada kesempatan itu, Syafruddin berbagi pengalamannya saat menghadiri World Goverment Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa waktu lalu, kepada seluruh peserta kuliah umum mengenai cara terbaik menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

Ia mengutip teori milik Simon Senek tentang 'The Finite and Infinite Game' (Teori Permainan Terbatas dan Permainan tidak Terbatas) yang menggambarkan para pemain terbatas memiliki karakter aturan kaku semua pemain memiliki tujuan bersama mengejar kemenangan namun setelah itu bubar.

Sementara pemain tidak terbatas memiliki aturan permainan yang selalu berubah dengan tujuan melanggengkan permainan dan berusaha bertahan dalam skema permainan yang tidak pernah berhenti.

"Dalam skema pemerintahan, reformasi birokrasi identik dengan suatu area never ending atau infinite game, karena di dalamnya dialiri napas perubahan yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan zaman. Reformasi birokrasi tidak berhenti hingga titik kesempurnaan, berbagai generasi akan silih berganti menjalankannya," ucap Syafruddin.

Para taruna Akpol merupakan generasi Polri yang akan melanjutkan perjuangan menjalankan roda pemerintahan di bidang keamanan pada masa mendatang. Pola pikir anggota Polri harus berubah, bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk predikat prestasi.

Baca juga: Desa Biru Ubah Limbah Pabrik Tekstil Jadi Celengan Kertas

Menurut dia, anggota Polri harus menjadi pemain tidak terbatas di mana kinerjanya tidak dibatasi waktu, selalu adaptif dengan perubahan aturan. Sejatinya, Polri bekerja untuk berjuang demi kehidupan, demi peradaban panjang yang lebih baik.

"Inilah intisari leadership dalam pendidikan Akpol yang harus dipahami secara fundamental oleh para taruna," tegas Syafruddin.

Ia mengatakan, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Saat ini, kondisi Indonesia sangat baik, ditandai dengan indeks daya saing meningkat, indeks efektivitas pemerintahan juga meningkat serta indeks persepsi korupsi yang stabil.

Berbagai capaian positif dari hasil kinerja pemerintah diraih melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola pemerintahan di antaranya dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), melahirkan inovasi pelayanan publik yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal untuk modernisasi negara, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga penerapan manajemen SDM aparatur.

Menteri Syafruddin juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi dua isu besar, yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia agar mampu meraih keemasannya tahun 2045.

Banyak hal yang telah terjadi di dunia saat ini melampaui pemikiran dan aktivitas konvensional. Hal ini akan mengubah lanskap tantangan keamanan yang akan dihadapi di masa mendatang. Sangat dimungkinkan tantangan yang akan dihadapi para taruna ini adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh robot dan kecerdasan buatan. (OL-9)