Dana Desa Dialokasikan untuk Cegah Karhutla

DANA desa tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai daerah yang kerap kali mengalami kebakaran hutan dan lahan, desa-desa di provinsi Sumatra Selatan mulai membuka mata dan mengalokasikan dana desa untuk pencegahan bencana tersebut. Adapun dana desa digunakan untuk membeli alat pemadaman kebakaran ringan.

Kepala Bidang Pembinaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel Adi Yuswardi mengatakan peruntukan dana desa sebetulnya bisa  untuk keperluan berbagai bidang, bergantung pada hasil musyawarah masyarakat desa setempat.

"Termasuk untuk lingkungan dan kesiapan menghadapi bencana. Gubernur Sumsel sendiri sudah membuat edaran penggunaan dana desa untuk cegah karhutla," katanya di sela acara pelatihan dan talkshow 21 desa area Kelola Sendang, Senin (29/4).

Adi mengatakan alokasi dana desa untuk karhutla telah diterapkan di sejumlah desa rawan karhutla, salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin dan desa-desa yang memiliki lahan gambut karena mudah terbakar saat kemarau.

Ia menambahkan beberapa desa mengalokasikan biaya sekitar Rp30 juta dari dana desa untuk pengadaan alat pemadam ringan tersebut.

"Kami selama ini hanya menerima laporan terkait penggunaan dana desa, karena keterbatasan dana jadi tidak bisa pantau langsung, tetapi mulai tahun ini kami berencana turun langsung ke lapangan untuk mengecek penggunaan dana desa," ungkapnya.

Adi memaparkan Sumsel mendapat alokasi dana desa sebanyak Rp2,6 triliun pada tahun ini yang diberikan untuk lebih dari 2.500 desa di provinsi itu.

Sementara itu, Wakil Project Direktur Kelola Sendang David Ardian menyebut ada enam desa rawan karhutla yang berada di kawasan konservasi dan Taman Nasional Sembilang Dangku di Musi Banyuasin.

"Sebetulnya kami membina 21 desa yang ada di lanskap Sembilang Dangku, desa-desa ini merupakan penghubung taman nasional dan kawasan konservasi lainnya. Kami coba bina desa tersebut untuk menerapkan praktik konservasi yang baik," imbuhnya.

Adapun keenam desa yang rawan karhutla di lanskap itu adalah Desa Muara Medak, Desa Muara Merang, Desa Kepayang, Desa Karang Agung, Desa Galih Sari dan Desa Pulai Gading.

Baca juga: Pemkab Minahasa Dapat Kucuran Dana Desa Rp249 Miliar

Menurut David salah satu faktor penting dalam pengelolaan dana desa  adalah tidak dikembangkan untuk hal-hal yang merusak lingkungan.

"Digunakan untuk melestarikan lingkungan dan mencegah dampak kerusakan lingkungan, termasuk karhutla," lanjutnya.

Menurut David, menjaga lingkungan desa juga perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam mengelola ruang desa oleh SDM termasuk tata kelola desa tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya konsentrasi untuk membekali pemerintah desa agar dapat menyelenggarakan tata kelola kelembagaan pemerintah desa melalui skema perencanaan desa berbasis regulasi penyusunan RPJMDes, RKP, RAPBDES dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

"Kami juga berupaya memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Desa, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mendorong upaya peningkatan kelembagaan desa melalui unit pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)," pungkasnya.(OL-5)