Polda Jabar-KPU Koordinasi Soal TPS Rawan Bencana

KEPOLISIAN Daerah Jawa Barat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat terkait persiapan dan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 17 April untuk daerah-daerah rawan bencana.

Hal itu diungkapkan Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto dalam keterangan pers usai memimpin apel gelar pasukan kesiapan pengamanan Pilpres dan Pileg 2019 di Bogor Nirwana Residance (BNR), Kota Bogor, Rabu (10/4).

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah atau titik-titik yang rawan bencana.

"Saat ini, Jabar juga sedang dilanda bencana alam banjir dan longsor. Untuk itu kita keluarkan kekuatan, satuan SAR. Untuk antisipasi apabila lokasi TPS rawan banjir, tentu harus dipindah. Kita sudah siapkan itu," jelas Agung.

Polda, lanjutnya, bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk menentukan lokasi pemindahan. Sementara itu, data hingga saat ini, daerah yang tengah mengalami bencana yakni Balai Endah, Majalaya dan sebagian Indramayu.

"Mudah-mudahan dalam 3 hari sudah surut sesuai rencana. Tapi kalau masih banjir, kita akan koordinasi dengan KPU. KPU akan menentukan tempatnya dan kita dari aspek keamanannya," ungkapnya.

Baca juga: Aturan KPU Soal Pemilih Pindah TPS Rawan Sengketa

Sedangkan untuk antisipasi dan pengamanan di daerah rawan konflik, Agung menegaskan kepada kapolres-kapolres di lingkup Polda Jabar diminta tidak membeda-bedakan.

"Semua kapolres kita perintahkan tidak boleh underestimate. Bekerja sama dengan dandim, masyarakat setempat, maping, pemetaan. Lakukan sambang, patroli antisipasi seperti yang tadi saya sampaikan," tegasnya.

Sementara itu, untuk pengamanan ring 1 yakni di Bogor atau sekitar Istana Bogor, tempat tinggal Presiden Joko Widodo yang juga mencalonkan kembali berpasangan dengan Ma'ruf Amin dengan nomor urut 01, dilakukan sepanjang waktu.

"Kalau ring satu sudah ada protap dari dansatgasnya Pak Danrem. Pengamanannya sepanjang waktu," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengeluarkan imbauan terkait larangan menyebar hoaks. Pihaknya akan memproses hukum siapapun yang melakukan, membuat atau menyebar berita bohong dan memecah belah serta menyesatkan.

Dia menyebut, proses hukum di Jabar terkait kasus hoaks sudah cukup banyak. Termasuk pada proses pilkada lalu, ada 21 orang yang diproses hukum.

"Kita lebih mengutamakan rasa kesatuan dan persatuan sesama masyarakat Jabar, masyarakat Indonesia. Silakan memilih sesuai dengan pilihan masing-masing, tapi tetap rukun dan guyub," pungkasnya.(OL-5)