Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
FEDERASI Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN menyeru agar BUMN bersikap netral pada pemilihan umum 17 April mendatang, dan menolak segala bentuk penggunaan sumber daya BUMN untuk kepentigan elektoral calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Seruan itu disampaikan Ketua umum FSP Sinergi BUMN, Ahmad Irfan Nasution dalam pernyataan sikap di sela-sela rapat kerja nasional ke-V di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (28/3).
"BUMN merupakan entitas bisnis milik negara yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dan independensinya," tegas Irfan.
Federasi yang merupakan afiliasi dari 38 serikat pekerjaan perusahaan di lingkungan BUMN itu juga menyatakan menolak penempatan anggota tim sukses, relawan atau kelompok pendukung pemenangan calon presiden serta partai politik pada organ-organ perusahaan. Baik di jajaran direksi,komisaris, maupun dewan pengawas.
Irfan menegaskan, profesionalitas dan netralitas BUMN ini harus didukung untuk ditaati. Sikap ini tidak hanya berlaku untuk calon presiden, tetapi juga partai politik.
"Sejak didirikan, FSP Sinergi BUMN selalu bersikap netral dan profesional. Kami tidak berafiliasi pada politik," tegasnya.
Baca juga: Tidak Ada Toleransi untuk Direksi BUMN Terkena OTT KPK
Komisaris Pelindo I, Refli Harun mendukung seruan dari FSP Sinergi BUMN. Menurutnya, itu penting untuk menjadikan BUMN profesional.
"Ini bicara soal mekanisme ya. Saya mengatakan tidak realistis juga kalau presiden tidak punya tangan-tangan di BUMN, tetapi jangan melanggar undang-undang," katanya.
Ahli hukum tata negara tersebut mencontohkan, ketika mereka menjadi tim kampanye, mereka diberhentikan sementara. Nanti, setelah Pilpres selesai, tidak ada lagi kampanye dan lain sebagainya, tidak melanggar undang-undang mereka bisa diangkat kembali.
Celakanya, lanjut Refly, hal-hal seperti ini orang tidak paham atau tidak mau menerima konsep seperti itu. Bahkan oleh Bawaslu sekalipun.
"Bawaslu itu nggak aware. Mereka harus melarang direksi dan komisaris BUMN berkampanye," katanya. (OL-3)
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved