Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RIBUAN guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) non-K2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meminta agar kesejahteraan mereka ditingkatkan.
Jumlah honorer GTT/PTT di Klaten 2.256 orang. Mereka mengajar dan bertugas di Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kabupaten Klaten dengan honor Rp200.000-Rp300.000 per bulan.
Hal itu disampaikan Ketua Forum GTT/PTT Non-K2 Klaten Slamet Riyadi, kepada Bupati Sri Mulyani pada acara pembinaan GTT/PTT non-K2 di GOR Gelarsena, Rabu (27/3) sore.
"Kami laporkan, tingkat kesejahteraan tenaga honorer non-K2 belum standar. Karena, saat ini, masih ada GTT/PTT yang menerima honor Rp200.000-Rp300.000 per bulan," katanya.
Sementara itu, Bupati Sri Mulyani dalam pengarahannya meminta GTT/PTT non-K2 tetap bersemangat dan ikhlas menjalankan tugas mencerdaskan anak didik di Klaten.
Apalagi, lanjut Sri Mulyani, tenaga honorer GTT/PTT non-K2 memiliki tanggung jawab besar, seperti dalam membantu pengelola dana biaya operasional sekolah (BOS) dan aset sekolah.
Baca juga: Jelantah Hasilkan Ratusan Juta Rupiah Untuk Kas Desa
Terkait dengan kesejahteraan GTT/PTT non-K2, Bupati berjanji honor mereka akan ditambah, apabila Klaten tahun ini meraih predikat WTP (predikat wajar tanpa pengecualian) dari penilaian BPK.
Dengan dukungan dan kerja keras berbagai pihak, termasuk jajaran Dinas Pendidikan, Bupati Sri Mulyani berharap Klaten bisa mendapatkan opini WTP, yang pada tahun lalu gagal diraih.
"Nah, jika nanti Klaten meraih WTP, tenaga honorer non-K2 Klaten akan kami perhatikan, yaitu dengan diberikan tambahan kesejahteraan melalui APBD-Perubahan 2019," ujarnya.
Acara pembinaan GTT/PTT non-K2 tersebut, dihadiri Asisten I Rony Roekmito, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Surti Hartini, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Sri Nugroho. (OL-2)
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, digelar di Alun-alun Klaten, Minggu (17/8).
Workshop sinden yang merupakan program Dewan Kesenian Klaten 2025, diikuti 52 sinden/penyanyi dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.
Bupati Klaten Desak Pencabutan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024
"Ini bukan sekadar apem. Tetapi, dilihat bagaimana spirit di masa lalu untuk bisa saling memaafkan, bertoleransi, dan menjaga kerukunan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten,"
Hingga akhir Juli, jumlah kasus leptospirosis di Kabupaten Klaten mencapai 97 kasus dengan 18 kematian.
Melalui forum konsultasi publik, diharapkan ada saran dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah kecamatan selaku penyelenggara pelayanan.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved