Underpass Jalan Sungkono Bisa Turunkan Kemacetan Hingga 70%

PROYEK pembangunan underpass Jalan Mayjen Sungkono, Surayabaya, Jawa Timur (Jatim) ditargetkan rampung akhir bulan ini.

Underpass yang akan menghubungkan Jalan Mayjen Sungkono dengan Jalan Mayjen HR Muhammad itu merupakan infrastruktur yang disumbangkan Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur.

Menurut Ketua DPD REI Jatim Danny Wahid, jika sudah bisa digunakan, underpass tersebut bisa menurunkan tingkat kemacetan hingga 70%.

Jalan Mayjen Sungkono terkenal sering terjadi kemacetan lalu lintas karena jadi salah satu jalur untuk masuk ke Tol Surabaya-Porong.

"Underpass ini sumbangsih REI Jatim di kawasan Surabaya Barat. Karena banyak end user mereka yang ingin masuk jalan tol dari Jalan Mayjen Sungkono, sehingga sebabkan kemacetan," kata Danny saat meninjau proyek pembangunan underpass bersama Ketua REI Soelaeman Soemawinata, Senin (25/3).

Seharusnya, lanjut Danny, pembangunan underpass sudah selesai sejak lama mengingat proyeknya diinisiasi pada 2015.

Namun, banyak kendala dijumpai, seperti adanya pipa PDAM, kabel fiber optik milik operator telekomunikasi, kabel listrik PLN, yang harus dipindahkan. Di sisa waktu yang ada, hanya kabel PLN yang masih harus direlokasi.

"Untuk waktu operasionalnya, tunggu serah terima ke Pemerintah Kota Surabaya. Tapi, sebelum itu kan harus diaspal, kemudian ditambahkan penerangan dan rambu. Pokoknya urusan landscape kami serahkan ke mereka," kata Danny yang mengatakan pembangunan underpass menelan biaya hingga Rp71 miliar.

Adapun pembangunan underpass itu melibatkan 18 pengembang, seperti Pakuwon, Ciputra, Intiland, Capital Square, PP, dan Mayapada.

Mereka selain karena anggota REI Jatim, juga karena mereka ada yang memiliki properti di sekitar Jalan Mayjen Sungkono dan HR Muhammad.

Pada saat yang sama, Soelaeman mengatakan proyek pembangunan underpass di Surabaya bukanlah kali pertama pengembang ikut membangun infrastruktur untuk sebuah kota. Lebih dari dua dekade sebelum ini, juga ada belasan pengembang yang melebarkan jalan di kawasan Serpong, Banten.

"Kira-kira pada 1994, lebar jalan di Serpong hanya 6 meter dan oleh para pengembang dijadikan 40 meter. Saat itu butuh dana sekitar Rp5 miliar. Pengembang bantu pembebasan lahannya dan bangun jalan. Itu bukan gawean REI, murni dari pengembang. Pemerintah hanya awasi saja, pastikan spesifikasi sesuai," kata Soelaeman. (OL-2)