KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo, berharap para bupati dan wali kota di daerah rawan bencana menetapkan standar bangunan aman gempa menjadi syarat diberikannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Agar pada saat terjadi gempa dapat mengurangi resiko bencana dan bangunan memiliki daya tahan yang baik," ujar Doni di rumah dinas Bupati Kepulauan Mentawai, Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (6/2).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit, Bupati Kepulauan Mentawan Yudas Sabaggalet, Kepala BMKG, Wabup Kortanius Sabaleake, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Dody Ruswandi, jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan BNPB, Kepada BPBD Erman Rahman, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Mentawai.
Lebih lanjut Doni Monardo menjelaskan, perlunya kebijakan ini dilakukan bupati dan wali kota terutama di daerah rawan bencana, agar masyarakat tidak membangun rumah asal jadi.
"Lihat disainnya dan kualitas yang akan dibangun, sehingga dengan kondisi rumah yang aman gempa, tentunya masyarakat itu sendiri akan terbantu dari risiko jika terjadi bencana alam," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah Antisipasi Gempa Megatrust Mentawai
Selain itu, dia juga berharap kepala daerah terus melakukan sosialisasi termasuk dalam membangun rumah mereka yang sudah mudah saat melakukan evaluasi keluar dari rumah atau naik ketempat yang lebih tinggi.
"Soal kemampuan dalam menetapkan ilmu menetapkan rumah yang aman gempa, BNPB disiapkan membantu kepala daerah dalam bentuk pelatihan dan pemberian pengetahuan soal bangunan bagi tim IMB daerah," bilangnya.
Doni menegaskan, sudah saat pemerintah daerah memperhatian dan memikirkan cara-cara mengurangi dampak resiko bencana di suatu daerah.
"Hidupkan potensi kearifan lokal sesuai dengan kondisi alamnya. Jaga alam, alam akan jaga kita," tukas Doni.
Dia juga mengatakan keselamatan masyarakat dari dampak bencana bagian dari kerja pemerintah dalam melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mitigasi bencana bagian dari upaya menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi jika terjadi bencana.
"(BNPB) juga berupaya semua masyarakat kita mesti tahu dan terbiasa dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Aturan dan sistem mesti disiapkan untuk memudahkan msyarakat," terangnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menyampaikan, dalam menyiapkan masyarakat terhadap mengurangi dampak resiko bencana, butuh waktu dan latihan yang berulang-ulang.
"Masyarakat tidak serta merta mampu berpikiran pola penyelamatan saat terjadi bencana datang. Dibeberapa kejadian mereka panik tak tahu apa yang akan dilakukan," tandasnya,
Karena itu, menurutnya, menyiapkan kesadaran masyarakat membutuhkan sosialisasi yang rutin dan bagaimana masyarakat termotivasi melakukan sendiri melatih diri mereka mencari lokasi aman saat terjadi bencana.
Lalu, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengaku Kepulauan Mentawai masih minim dalam sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Termasuk sarana telekomunikasi, akses jalan, penerangan listrik untuk daerah rawan bencana.
"Kegiatan sosialisasi menyiapkan masyarakat terus kami lakukan, namun kondisi kekurangan sumberdaya manusia, hidup di pulau-pulau. Kami berupaya terus melaksanakan sosialisasi yang kami bisa sesuai kondisi keuangan yang ada terhadap masyarakat rawan bencana," paparnya.
Kunjungan Kepala BNPB dan rombongan ke Kepulauan Mentawai, selain menekankan pentingnya kesiapsiagaan secara Mentawai rawan gempa dan tsunami, juga meninjau penanganan dampak gempa 2 Februari lalu.
Pada gempa berkekuatan 6 SR itu, belasan rumah rusak, termasuk juga beberapa infrastruktur dan rumah ibadah. (OL-3)
