Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla meninjau hunian sementara (Huntara) para pengungsi korban bencana alam Sulawesi Tengah(Sulteng) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Kamis (31/1).
Di lokasi tersebut Wapres yang didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola ini tampak berkeliling melihat kondisi Huntara, antara lain dapur, tempat mencuci dan WC.
Dia juga menyapa para penghuni yang tampak antusias menyambut kedatangannya bersama sejumlah menteri dan kepala badan tingkat pusat.
Wapres yang menggunakan pesawat khusus bersama sejumlah menteri terkait, mendarat di Bandara Mutiara Sis Aldjufri Palu sekitar pukul 13.30 Wita dan langsung meluncur ke Kelurahan Duyu untuk melihat calon lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk para korban.
Di lokasi calon pembangunan Huntap tersebut, Wapres tampak memeriksa dengan saksama peta lokasi yang diperlihatkan kepadanya.
Baca juga: Sebanyak 699 Unit Huntara di Sulteng Rampung Akhir Februari
Tujuan utama kunjungan Wapres yang keempat kalinya pascagempa, tsunami dan likuefaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada 28 September 2018 itu adalah untuk memimpin Rapat Koordinasi finalisasi rencana rekonstruksi pascabencana.
Rakor ini diikuti antara lain Gubernur Sulteng, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Sosial, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM serta Wali Kota Palu dan Bupati Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Rakor yang berlangsung tertutup itu dijadwalkan berlangsung selama dua jam.
Usai memimpin rakor, Wapres akan kembali ke Jakarta setelah sebelumnya
memberikan keterangan khusus kepada wartawan. (OL-3)
BABAK baru polemik warga eks kampung bayam saat ini menunggu agenda mediasi yang akan diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 1 Juni 2024.
TIM peneliti ITS dari Pusat Penelitian Mitigasi, Kebencanaan, dan Perubahan Iklim (MKPI) ITS, menawarkan konsep hybrid untuk korban erupsi Gunung Semeru.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengunjungi progres pembangunan huntara dan huntap di kawasan relokasi bagi warga terdampak awan panas guguran Gunung Semeru.
Penguangan Huntara tidak bisa dilakukan sebab tidak ada dalam aturan manapun yang membolehkan hal tersebut.
Huntara yang dibangun pemerintah di Kelurahan Tondo, Petobo, dan Duyu, dinilai jauh dari tempat warga mencari nafkah sehari-hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved