Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir, Jumat (21/9), menyita sedikitnya 1,6 juta batang rokok diduga ilegal yang dikemas dalam 130 dus besar rokok merek H Mild.
Jutaan batang rokok itu ditimbun di gudang yang terletak di Jalan Tanjung Jaya Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Disinyalir jutaan batang rokok ilegal itu berasal dari aktivitas penyelundupan di pantai timur Sumatra atau Selat Malaka.
"Penangkapan rokok ilegal tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat tentang adanya aktivitas penyelundupan barang yang diduga rokok ilegal di gudang tersebut," jelas Kapolres Indragiri Hilir Ajun Komisaris Besar (AKB) Christian Rony Putra, Jumat (21/9).
Dia menjelaskan, penyitaan rokok ilegal itu bermula dari informasi terkait adanya aktivitas penyelundupan rokok ilegal di gudang Jalan Tanjung Jaya, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang. Tim Satreskrim Polres Indragiri Hilir lantas ditugasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
"Kemudian tim menemukan 130 dus rokok yang diperkirakan berisikan 1.664.000 batang rokok di dalam gudang. Saat dilakukan interogasi kepada pengurusnya yang berinisial De, 33 tahun, diperoleh keterangan bahwa rokok tersebut tidak dilengkapi dengan surat dokumen yang sah," jelas Kapolres.
Kapolres menambahkan, saat ini barang bukti tersebut kemudian disita dan dibawa ke Mapolres Indragiri Hilir. Barang-barang itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (A-2)
Berbagai bentuk penolakan dan keberatan muncul dari berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan forum Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar.
Ali Rido menyoroti risiko moral hazard apabila pelanggaran dianggap dapat dikompromikan melalui perubahan kebijakan.
Di tengah kontribusi cukai yang mencapai ratusan triliun rupiah dan keterlibatan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau (IHT) menghadapi tekanan kebijakan yang kian kompleks.
Tembakau lokal Indonesia memiliki kecenderungannya memiliki kadar nikotin tinggi, sekitar 2 hingga 8 persen.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (23/12) mendapat sorotan serius.
Bea Cukai Kudus juga mencatat adanya kenaikan kinerja serupa yakni 164 kali penindakan terhadap 22,1 juta batang rokok ilegal senilai Rp 30,46 miliar dan potensi kerugian negara Rp 21,18 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved