Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal, Jawa Tengah sangat mungkin memunculkan gugatan lantaran selisih suara yang hanya 0,02% antara pasangan Dedy Yon Supriyono-Muhammad Jumadi dan saingannya Habib Ali Zaenal-Tanty Prasetyo.
Pemantauan Media Indonesia, Sabtu (30/6), meskipun Pilkada telah memasuki tahap penghitungan suara manual, ketegangan antarcalon dan partai pengusung masih berlanjut. Itu disebabkan selisih hasil penghitungan suara baik secara cepat (quick count) maupu perhitungan nyata (real count) amat tipis.
Di Kota Tegal yang sudah menyelesaikan penghitungan suara real count 100% di 420 tempat pemungutan suara (TPS), hasil yang dicapai terdapat dua pasangan calon kepala daerah dengan selisih 0,02%. Yakni pasangan Dedy Yon Supriyono-Muhammad Jumadi diusung partai Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP dan saingannya Habib Ali Zaenal-Tanty Prasetyo diusung Partai NasDem dan PKB.
Perolehan suara berdasarkan hasil real count KPU pasangan Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi 28,01% (38.041 suara) dan pasangan Habib Ali Zaenal Abidin dan Tanty Prasetyo 27,81 % (37.770 suara) atau hanya selisih 271 suara (0,02%).
Sementara perolehan suara tiga calon lain yakni Nursoleh dan Wartono 15,48% (21.029 suara), Ghautsun dan Muslih Dahlan 12,65% (17.189 suara) dan Herujito dan Sugono 16,05% (21.802 suara).
Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono mengatakan melihat hasil penghitungan itu sangat mungkin memunculkan gugatan atau sengketa pilkada.
Sesuai ketentuan di Mahkamah Konstitusi (MK), kata Teguh, pengajuan gugatan sengketa pilkada dapat diproses jika selisih suara kurang dari 2,5%, sehingga peluang diterimanya gugatan itu cukup besar.
kemungkinan itu sudah pula disinggung oleh calon Wali Kota Tegal Habib Ali Zaenaln Abidin. Ia menyebut hingga saat ini masih menunggu hitungan resmi dari KPU yang akan dilakukan pada 4 atau 5 dan 6 Juli mendatang. Namun bersamaan dengan itu, saat ini pihaknya juga sedang mengumpulkan barang bukti untuk mengajukan gugatan Pilkada.
"Kita pertimbangkan untuk mengajukan gugatan itu, kita tunggu saja bagaimana perkembangannya," kata dia. (X-12)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved