Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA yang baru dan menarik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, yakni menangnya kotak kosong melawan calon tunggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil semacam ini baru terjadi sekali sepanjang perjalanan pilkada langsung sejak 2015 hingga tahun ini.
“Iya, kalau kita bicara di Pilkada 2018 apa yang menarik dan yang unik, yaitu kotak kosong menang. Ini sejarah,” terang Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari kepada Media Indonesia saat ditemui di Studio 1 Metro TV di Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/6).
Biasanya, otak kosong tak penah menang karena incumbent begitu kuat. Hal berbeda terjadi di Makassar, di mana incumbent yakni Dani Pomanto tidak bisa maju karena kasus hukum.
"Incumbent ini populer sekali. mengampanyekan pilih kotak kosong dan ternyata betul-betul menang,” ungkapnya.
Dia mengatakan pasangan yang kemudian diputuskan menjadi kotak kosong itu sebelumnya memiliki basis massa yang kuat dan tentunya program yang dinilai baik serta pro rakyat. Ada pula faktor partai politik yang kuat, ditambah dengan figur yang populer.
“Pastinya itu jadi penentu. Makanya membuat mereka akhirnya keluar jadi pemenang setelah mengalahkan calon tunggal yang ada,” tandasnya.
Diketahui, pasangan calon tunggal Pilkada Kota Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) dikalahkan oleh kotak kosong. Jika hasil akhir real count kotak kosong unggul tetap unggul dari calon tunggal, Makassar akan menggelar kembali Pilkada selanjutnya pada 2020.
Appi-Cicu maju pada Pilkada Makassar dengan usungan 10 partai, yakni Partai Nasdem, Golkar, PDI-P, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI. Koalisi besar ini mengantongi 43 dari 50 kursi parlemen Makassar. Dari hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei, kotak kosong unggul 53% suara. Sedangkan, calon tunggal Appi-Cicu memperoleh suara sebesar 46%.
Kotak kosong menjadi pesaing Appi-Cicu, setelah KPUD Makassar mendiskualifikasi pasangan petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramusti (Diami). Diami maju dalam Pilkada Makassar 2018 melalui jalur perseorangan atau independen. Namun di tengah tahapan, terdapat sengketa pilkada yang menyebabkan pasangan Diami terdiskualifikasi. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved