Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) unggul dari tiga paslon lainnya. Hasil itu sekaligus mengubah konstelasi politik Jabar yang selama 10 tahun terakhir dikuasai PKS. Partai itu mampu mengantarkan Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat dua periode.
Menurut analis politik Universitas Jenderal Ahmad Yani Wawan Gunawan kondisi tersebut menggambarkan adanya kesadaran masyarakat Jawa Barat terutama di kalangan umat Islam bahwa PKS tidak lebih dari partai yang membungkus dirinya dengan jubah Islam.
"Umat Islam di Jabar mayoritas ahlus sunnah waljamaah yang sempat terpukau oleh janji manis PKS tapi setelah Ketum PKS terjerat kasus korupsi dan ditahan serta tidak sedikit kader PKS yang juga terjerat kasus korupsi, maka ada semacam kesadaran dari umat Islam di Jabar bahwa PKS juga tetap saja partai yang membungkus dirinya dengan jubah Islam," terang Wagoen, sapaan akrabnya, Rabu (27/6).
Selain itu, Wagoen menyebut PKS tumbang di Jabar dalam konteks pemilihan gubernur kali ini karena memang pasangan calonnya berjarak dengan budaya Islam warga Jabar yang moderat.
Tumbangnya rezim PKS di Jabar itu, menurut dia, berpotensi berpengaruh terhadap pilpres 2019 yang akan datang. Kendati tidak ada kolerasi langsung, tetapi karena waktunya yang sangat berdekatan, diakui atau tidak akan memberikan pengaruh.
"Ada dua skenario kemungkinannya, pertama PKS dan Gerindra akan mengubah strateginya setelah kekalahan di Pilgub Jabar. Kedua, mungkin PKS dan Gerindra akan semakin 'kagok borontok kapalang belang' menjadi semakin kencang keras jadi oposisi dan bertempur habis-habisan memenangkan pilpres 2019."
Namun demikian Wagoen belum dapat memastikan seberapa besar pengaruh tersebut. Yang pasti, imbuhnya, partai-partai akan menjadikan momentum pilkada ini untuk mengevaluasi dan menata ulang strategi untuk 2019.
"Semua masih bisa berubah, tergantung konstelasi yang terbangun hasil pilkada hari ini, terutama di daerah-daerah kantung suara gemuk, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," tutupnya. (X-12)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved