Menhub Akan Evaluasi Sistem Pengawasan Pelayaran

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi, menegaskan pihaknya akan mengevaluasi sistem pengawasan terkait pelayaran. Pemerintah tidak ingin kasus serupa, seperti tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, kembali terjadi.

"Kita akan lihat hirarkis dari pusat, provinsi, daerah apakah memang tetap begitu. Apakah kita akan membuat tim dari pusat berupa pengawas untuk pengawasan. Kemudian apakah kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, kita akan tetapkan," kata Budi seusai membesuk korban selamat di RSUD Tuan Rondahaim, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (21/6).

Ia pun mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab petaka dari sisi pidana. Rencana penyelidikan itu juga menyasar sistem pengawasan terkait pemberian izin laik jalan di level kabupaten dan provinsi, termasuk izin pelayaran dari syahbandar.

Menurut dia, Kemenhub telah membentuk beberapa tim guna mengusut penyebab tenggelamnya kapal nahas tersebut yang dimotori Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sementara tim lain berada di bawah kendali Badan SAR Nasional yang dibantu Polri untuk melakukan pencarian korban.

"Saya kira apa yang dilakukan akan kita lakukan dengan konsisten. Satu proses pencarian akan kita maksimalkan agar apa yang kita peroleh dapat lebih banyak dan memberikan ketegasan bahwa kita memang all out," tandasnya. (OL-4)