Pemangkasan Aggaran Keselamatan Transportasi Ancam Keselamatan Publik

PEMANGKASAN anggaran untuk pos keselamatan transportasi dikhawatirkan menggerus keselamatan publik. Tanpa jaminan keselamatan, investasi manusia sehebat apa pun akan berakhir sia-sia di aspal jalanan.

Penegasan itu disampaikan anggota Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno kepada Media Indonesia, Kamis (26/3), menyikapi kebijakan Pemerintah untuk memangkas anggaran di berbagai kementerian, sebagai dampak terganggunya pasokan minyak global akibat konflik memanas di kawasan Timur Tengah.

"Hal ini menjadi mimpi Pemerintah untuk mencetak generasi unggul,  terbentur tantangan fiskal dan geopolitik, bersamaan terjadinya gejolak pasokan minyak global akibat konflik Timur Tengah, yang memaksa pemerintah memangkas anggaran di berbagai kementerian, termasuk pos keselamatan transportasi," terang Djoko.

Baca juga : Damri Dukung Edukasi Keselamatan Transportasi

Ketegangan geopolitik akibat agresi AS-Israel terhadap Iran, diakui dia, berdampak langsung pada stabilitas pasokan minyak global dan postur anggaran negara. Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah penyesuaian anggaran drastis di kementerian dan lembaga (K/L).

Bahkan, lanjut akademisi Teknik Sipil Unika Soegojopranoto itu, pemangkasan anggaran keselamatan di Kemenhub telah dilaksanakan dan direncanakan akan terus berlanjut. Langkah efisiensi berdampak signifikan di lapangan. "Pengurangan dana tersebut bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata yang mulai menggerus standar keselamatan transportasi publik kita," sergah dia.

Sering kali, di balik deretan angka anggaran yang dipangkas demi efisiensi, terdapat nyawa manusia yang sedang dipertaruhkan. Upaya memotong anggaran keselamatan transportasi bagai sebuah perjudian terhadap keselamatan publik yang dapat berubah menjadi bom waktu di jalan raya dan berdampak fatal. 

Baca juga : LRT Jabodebek Rusak Bahayakan Penumpang yang Fobia Ketinggian

"Ketika keselamatan dianggap sebagai beban biaya, bukan investasi, maka setiap kilometer perjalanan yang ditempuh masyarakat menjadi sebuah risiko yang tak terukur. Ini menjadi pertaruhan nyawa dan masa depan," tegas pengamat transportasi nasional ini.

LONJAKAN ANGKA KECELAKAAN
Menurut dia, pemangkasan anggaran akan memicu lonjakan angka kecelakaan dan fatalitas akibat menurunnya standar pengawasan di lapangan. Tanpa dukungan dana  memadai, kegiatan ramp check atau pemeriksaan kelaikan bus dan truk tidak dapat dilakukan secara rutin. 

Akibatnya, kata Djoko, kendaraan tidak layak jalan tetap beroperasi bebas, memperbesar risiko rem blong hingga patah as. Dampak lainnya, pemangkasan fasilitas keselamatan, seperti pemasangan rambu dan marka reflektif hingga pengadaan pagar pengaman (guardrail) dan lampu penerangan jalan menjadi minim. Jalanan yang gelap tanpa rambu bisa menjadi titik buta yang mematikan bagi setiap pengendara

Sejauh ini, anggaran keselamatan yang biasanya menyokong operasional jembatan timbang dan pengawasan teknis juga terus berkurang.  Konsekuensinya penindakan terhadap truk bermuatan dan berdimensi lebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi tidak maksimal.

"Pembiaran terhadap truk ODOL ini bukan hanya masalah beban muatan, melainkan ancaman bagi ketahanan infrastruktur jalan. Jalanan menjadi lebih cepat berlubang dan bergelombang, yang pada akhirnya menjadi faktor utama penyebab kecelakaan fatal bagi para pengendara sepeda motor," sambung dia.

Yang jelas, pemangkasan anggaran keselematan transportasi  akan pula memicu krisis sumber daya manusia (SDM) dan penurunan kompetensi pengemudi. Keselamatan transportasi sangat bergantung pada faktor manusia (human factor). 

Ketika program pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi bagi pengemudi transportasi umum dan barang ditiadakan, akan kehilangan garda terdepan keselamatan jalan. Pengemudi yang tidak dibekali pemahaman mengenai mitigasi kecelakaan atau teknik berkendara defensif akan cenderung mengemudi hanya berdasarkan insting. 

" Ini merupakan pertaruhan berbahaya, terutama saat menghadapi medan jalan yang sulit, terutama pesepeda motor. Jadi dibalik penghematan atau efisiensi ini justru memicu pembengkakan biaya di sisi lain, seperti  pembiayaan pasca kecelakaan menjadi bertambah besar ," lugas Djoko.

JAUH LEBIH MAHAL
MTI mencermati, pemangkasan di sektor keselamatan transportasi ini jauh lebih mahal daripada investasi untuk pencegahan. Apalagi kecelakaan selama ini didominasi oleh warga usia produktif (17–45 tahun) sebanyak 58%.

Kehilangan nyawa di rentang usia, menurut Data Pusiknas Polri, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut, bahwa korban kecelakaan lalu lintas dengan usia kurang 17 tahun capai 15 %.  Usia 17 – 25 tahun (25 %), usia 26 – 45 thun (33 %) dan usia 46 – 65 tahun (22 %).

Kecelakaan disebabkan sepeda motor tertinggi, yakni sebanyak 76,6%. Dari data yang tersaji, semakin memunculkan rasa khawatir,bahwa kecelakaan beruntun akan menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. 

"Jika transportasi umum dianggap tidak aman dan akhirnya berhenti beroperasi karena minimnya jaminan keselamatan dari pemerintah, warga di pelosok akan semakin terisolasi secara ekonomi dan akses pendidikan," lugas dia.

Karena itu, sekali lagi MTI menilai, bahwa program keselamatan publik perlu menjadi perhatian serius, karena menjadi investasi dan bukan beban. Segala upaya negara mencetak manusia unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan pendidikan di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda akan terasa sia-sia, jika urat nadi mobilitas untuk menjamin keselamatan bertransportasi tergerus. (E-2)